Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jokowi Beberkan Strategi Pengumpulan Pajak Tahun Depan

A+
A-
2
A+
A-
2
Jokowi Beberkan Strategi Pengumpulan Pajak Tahun Depan

Presiden Joko Widodo dalam agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, pada tahun depan.

Jokowi mengatakan pemerintah tetap akan melanjutkan reformasi perpajakan untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Strategi yang akan dilakukan di antaranya dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

"Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya dalam pidato Pengantar RAPBN 2022 beserta Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Presiden menuturkan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp1.506,9 triliun pada tahun depan, naik 4,3% dari target tahun ini. Target itu setara 81,86% dari total target penerimaan negara yang sebesar Rp1.840,7 triliun.

Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi dan reformasi fiskal secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati.

Selain itu, lanjutnya, upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui berbagai strategi sehingga angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil.

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Khusus di bidang perpajakan, Jokowi menjelaskan reformasi akan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

Pemerintah juga akan tetap memberikan insentif perpajakan secara lebih hati-hati untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Topik : rapbn 2022 dan nota keuangan, presiden jokowi, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Rabu, 18 Agustus 2021 | 22:41 WIB
Semoga dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan dan tercapainya target ekonomi di tahun depan dapat membuat keadaan Indonesia secara keseluruhan menjadi lebih baik.
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Dana Perantara Keuangan Bakal Beroperasi Tahun Ini

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Hindari Kena Sanksi dari DJP, Gubernur Edy Imbau Warga Segera Ikut PPS

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut