Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Jelang Pemilu, PM Australia Tak Tertarik Terapkan Pajak Karbon

A+
A-
0
A+
A-
0
Jelang Pemilu, PM Australia Tak Tertarik Terapkan Pajak Karbon

Perdana Menteri Australia Scott Morisson. (foto: NCA NewsWire/Dan Peled)

CANBERRA, DDTCNews – Menjelang pemilihan federal pada Mei 2022, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan tidak tertarik untuk menaikkan tarif PPN atau goods and services tax (GST), termasuk menerapkan pajak karbon.

Morrison menegaskan dirinya tidak akan melakukan reformasi pajak dengan cara menaikkan PPN atau menerapkan pajak karbon. Menurutnya, kenaikan tarif PPN atau penerapan pajak bakal membuat beban lebih besar bagi masyarakat.

"Biar saya perjelas lagi, saya tidak tertarik meningkatkan tarif PPN atau mengenakan pajak karbon. Saya tidak berpikir itu kepastian. Saya hanya berpikir itu pajak yang lebih tinggi," katanya, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Selama bertahun-tahun pemerintahannya, lanjut Morrison, dirinya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak masyarakat. Koalisinya bahkan telah memotong tarif pajak usaha kecil menjadi 25%.

Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus seluruh tingkat sistem pajak penghasilan pribadi. Dia menyebut keringanan pajak tersebut telah membuat 94% masyarakat Australia membayar tarif pajak marjinal tidak lebih dari AUD0,3 atau Rp3.142,02.

"Kami berupaya mengurangi pajak di negara ini selama bertahun-tahun dan reformasi kami sudah berjalan," ujar Morrison seperti dilansir northernbeachesreview.com.au.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Sementara itu, Dewan Bisnis Australia menginginkan dukungan yang lebih kuat bagi untuk kebijakan berupa penghapusan bea materai dan penurunan tarif PPh untuk seluruh perusahaan diturunkan dari yang semula 30% menjadi 25%.

Dewan juga menyarankan pemerintah untuk dapat menaikkan ambang batas omset yang dikenakan tarif PPh badan 25% dari yang semula AUD50 juta menjadi AUD250 juta, AUD500 juta, atau AUD1 miliar.

Di lain pihak, Think Tank Grattan Institute justru menyerukan reformasi pajak besar-besaran bagi siapapun pihak yang memenangkan pemilihan dengan meningkatkan tarif GST. Tak hanya itu, objek GST juga diharapkan diperluas dan konsesi pajak dikurangi. (rig)

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Topik : australia, PM australia scott morrison, pajak karbon, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Aturan PPN Terbaru atas Kegiatan Membangun Sendiri, Cek di Sini!

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:23 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

Tips Menerjemahkan Dokumen Lokal Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022

Rupiah Lanjutkan Penguatan Terhadap Dolar AS & Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:00 WIB
MALAYSIA

Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya