IRLANDIA

Jaga Stabilitas, Para Menteri Tolak Perubahan Besar Pajak Properti

Redaksi DDTCNews | Senin, 01 Juli 2019 | 17:49 WIB
Jaga Stabilitas, Para Menteri Tolak Perubahan Besar Pajak Properti

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe.

JAKARTA, DDTCNews – Para menteri di Irlandia menentang perubahan besar dalam pajak properti lokal karena kenaikan nilai rumah yang tidak merata.

Dalam sebuah catatan yang dikirim untuk Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe pada Maret 2019 merinci percakapan atau diskusinya dengan Perdana Menteri Leo Varadkar dan Menteri Perumahan, Perencanaan, dan Pemerintah Daerah Eoghan Murphy tentang Pajak.

“Diskusi mencatat pentingnya mencapai stabilitas dalam kewajiban pajak properti lokal dan tantangan yang timbul sehubungan dengan laju yang tidak merata dan tingkat kenaikan nilai properti residensial di seluruh negeri sejak tanggal penilaian pertama 1 Mei 2013,” demikian penggalan catatan tersebut, seperti dikutip pada Senin (1/7/2019).

Baca Juga:
Dampak Insentif PPN DTP ke Perekonomian 2024, Begini Hitungan Kemenkeu

Catatan itu, yang dirilis di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi, menambahkan faktor-faktor tersebut menambah kerumitan tugas untuk mendapatkan penyesuaian pajak yang terjangkau secara merata di seluruh negara dalam parameter desain pajak properti.

“Telah dicatat bahwa kesederhanaan adalah faktor kunci dalam keberhasilan penerapan pajak properti lokal dan penting untuk mencoba mempertahankan fitur ini untuk pembayar pajak,” imbuh mereka.

Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe bulan lalu berencana menaikkan pajak properti dengan tingkat kenaikan yang sedang. Kenaikan tarif pajak properti ini muncul ketika batas waktu untuk mengevaluasi kembali jumlah pembayaran rumah tangga datang sekitar tahun depan.

Baca Juga:
BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Dia memastikan setiap perubahan tarif pajak ini akan terjangkau oleh wajib pajak. Meskipun menjaga keterjangkauan, otoritas tetap memastikan adanya progresivitas. Kenaikan terjadi setelah laporan dari Economic & Social Research Institute yang memperingatkan pemerintah untuk mengambil risiko menaikkan pajak, khususnya pajak karbon dan pajak properti.

“Mengingat peningkatan yang diharapkan dalam belanja modal dalam jangka pendek hingga menengah, mungkin disarankan untuk menjalankan kebijakan fiskal kontra-siklus secara eksplisit dan memulai anggaran kontraksional yang ringan,” kata Donohoe, seperti dilansir Irish Times.

Donohoe menambahkan bahwa peningkatan pajak di bidang pajak karbon atau pajak properti residensial dapat digunakan untuk mengurangi beberapa tekanan sisi permintaan yang sekarang terbukti dalam ekonomi domestik. (MG-dnl/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Insentif PPN DTP ke Perekonomian 2024, Begini Hitungan Kemenkeu

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Selasa, 27 Februari 2024 | 12:00 WIB PMK 7/2024

Manfaatkan Fasilitas PPN DTP Rumah, Developer Harus Daftar Dulu

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

Kamis, 25 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jakarta Selatan II Resmikan Tax Center STIH IBLAM

Kamis, 25 April 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PTKP Karyawati Kawin Bisa Ditambah jika Suami Tak Punya Penghasilan

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Pakai Stempel Perusahaan yang Berbeda, SPT Tahunan Tetap Sah?

Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya