Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jadi Kandidat Ibukota, PAD Kota Ini Andalkan Pajak Hotel dan Restoran

0
0

KOTAMOBAGU, DDTCNews - Wacana menjadi ibukota provinsi dan mulai menggeliatnya sektor pariwisata di Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sultra) membuat Pemkot sasar sektor jasa sebagai pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel dan restoran kini menjadi andalan untuk pembiayaan anggaran kota.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu Inontat Makalalag mengatakan geliat wisata mulai meningkat di Kotamobagu. Pasalnya, Kota Kotamobagu menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR). Selain itu, wacana pemekaran wilayah di Sultra menjadi dorongan tersendiri untuk peningkatan ekonomi lokal.

"Kota Kotamobagu yang merupakan calon ibukota Provinsi BMR memberikan dampak positif bagi pengusaha rumah makan dan hotel di Kota Kotamobagu," katanya, Senin (2/7).

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Lebih lanjut, Inontat menyebutkan hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak di Kota Kotamobagu. Dua jenis pajak tersebut melengkapi kewenangan daerah dalam memungut 11 jenis pajak, terdiri dari pajak reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam, PPB Perkotaan, PBB Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Pajak hotel dari target yang ditetapkan berjumlah Rp850 juta saat ini baru direalisasikan Rp383 juta," ungkapnya.

Sektor pajak hotel menurutnya dapat mendongkrak PAD Kota Kotamobagu. Meskipun belum terlalu besar pendapatan yang diperoleh, tetapi jumlah pendatang yang ke Kota Kotamobaug cukup signifikan.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Adapun untuk pajak restoran, diakuinya masih ada salah paham di kalangan masyarakat terutama pemilik warung makan. Pajak yang dikenakan sebesar 10%, tidak dikeluarkan melalui pemilik warung. Tetapi, dibayar melalui pembeli yang makan di warung atau restoran tersebut.

"Penarikan pajak restoran menyesuaikan tarif penjualan yang dimiliki tiap pengusaha rumah makan maupun warung-warung. Kita kenakan pajak 10% dari omzet penjualan mereka," terang Inontat dilansir Totabuan.

Adapun realisasi untuk pajak restoran, hingga 28 Juni 2018 telah mencapai Rp797,3 juta. BPKD memproyeksikan hingga akhir tahun, setoran pajak restoran bakal bertambah hingga Rp2 miliar. (Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata

"Kota Kotamobagu yang merupakan calon ibukota Provinsi BMR memberikan dampak positif bagi pengusaha rumah makan dan hotel di Kota Kotamobagu," katanya, Senin (2/7).

Baca Juga: Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar PAD Kota Multietnis Ini

Lebih lanjut, Inontat menyebutkan hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak di Kota Kotamobagu. Dua jenis pajak tersebut melengkapi kewenangan daerah dalam memungut 11 jenis pajak, terdiri dari pajak reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam, PPB Perkotaan, PBB Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Pajak hotel dari target yang ditetapkan berjumlah Rp850 juta saat ini baru direalisasikan Rp383 juta," ungkapnya.

Sektor pajak hotel menurutnya dapat mendongkrak PAD Kota Kotamobagu. Meskipun belum terlalu besar pendapatan yang diperoleh, tetapi jumlah pendatang yang ke Kota Kotamobaug cukup signifikan.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Hotel & Restoran, Pemkab Pasang Alat Perekam

Adapun untuk pajak restoran, diakuinya masih ada salah paham di kalangan masyarakat terutama pemilik warung makan. Pajak yang dikenakan sebesar 10%, tidak dikeluarkan melalui pemilik warung. Tetapi, dibayar melalui pembeli yang makan di warung atau restoran tersebut.

"Penarikan pajak restoran menyesuaikan tarif penjualan yang dimiliki tiap pengusaha rumah makan maupun warung-warung. Kita kenakan pajak 10% dari omzet penjualan mereka," terang Inontat dilansir Totabuan.

Adapun realisasi untuk pajak restoran, hingga 28 Juni 2018 telah mencapai Rp797,3 juta. BPKD memproyeksikan hingga akhir tahun, setoran pajak restoran bakal bertambah hingga Rp2 miliar. (Amu)

Baca Juga: Pemkot Bakal Gali Potensi Pajak dari Pariwisata
Topik : pajak daerah, pendapatan asli daerah, kota kotamobagu
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK