Review
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:05 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 21 Februari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT AHMAD DJAMHARI:
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Investor Bikin Petisi Tolak Bea Meterai, Ini Klarifikasi DJP

A+
A-
2
A+
A-
2
Investor Bikin Petisi Tolak Bea Meterai, Ini Klarifikasi DJP

Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak memberikan klarifikasi mengenai pungutan bea meterai yang dikenakan atas Trade Confirmation (TC) sebagai dokumen transaksi surat berharga seperti saham dan obligasi, tanpa ada batasan nilai.

Dalam pengumumannya, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengenaan bea meterai terhadap dokumen akan mempertimbangkan batasan kewajaran nilai yang tercantum dalam dokumen dan turut memperhatikan kemampuan masyarakat.

“Dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan juga bisa diberikan fasilitas pembebasan bea meterai,” sebut DJP, dikutip Senin (21/12/2020.

Baca Juga: Atpetsi Gelar Webinar Soal Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Saat ini, DJP masih menyusun peraturan pelaksanaan atas UU No. 10/2020 tentang Bea Meterai. Tak hanya itu, DJP juga berkoordinasi dengan otoritas moneter dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan tersebut.

Sebelumnya, terdapat petisi penolakan bea meterai dari investor pasar saham melalui change.org. Dalam petisi tersebut, Farissi Frisky salah seorang investor pasar saham menilai bea meterai akan merugikan investor ritel dan menyulitkan inklusi pasar modal.

"Apakah ini tidak menjadi counterproductive terhadap program nabung saham yang coba digalakkan beberapa tahun belakangan ini?" katanya dalam petisi online di change.org.

Baca Juga: Bebas Pajak, Impor Vaksin Covid-19 Harus Lewat Jalur Khusus

Farissi membuat petisi tersebut 2 hari lalu. Hingga saat ini, petisi itu telah memperoleh 7.422 tanda tangan, dari target 7.500 dukungan. Pelaku pasar saham lainnya, Adrian Fong juga menulis petisi serupa. Dia meminta pemerintah meninjau ulang teknis dan dampak kenaikan bea meterai.

Dia menilai pengenaan bea meterai pada pada perdagangan harian di BEI untuk ditunda, atau hanya diterapkan pada perdagangan saham dalam periode waktu tertentu. "Saya khawatir perdagangan saham menjadi sepi dan kurang liquid," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi
Topik : UU bea meterai, DJP, petisi, pasar saham, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 24 Februari 2021 | 14:45 WIB
PP 9/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN
Rabu, 24 Februari 2021 | 10:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 07:30 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 25 Februari 2021 | 21:46 WIB
WEBINAR PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:34 WIB
PP 7/2021
Kamis, 25 Februari 2021 | 19:27 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:45 WIB
FILIPINA
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:40 WIB
PERLUASAN OBJEK CUKAI
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:23 WIB
LAPORAN OECD
Kamis, 25 Februari 2021 | 18:13 WIB
KABUPATEN PURBALINGGA
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)