Berita
Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Pajak Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

A+
A-
0
A+
A-
0
Insentif Pajak Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Candi Bayon. salah satu daerah wisata di Kamboja. (Foto: theculturetrip.com/shutterstock/Tamvisut)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja memperpanjang berbagai stimulus untuk mendukung pelaku usaha hingga akhir tahun, dari yang semula direncanakan berakhir September 2020, termasuk insentif pajak.

Keterangan resmi Pemerintah Kamboja menyebut salah satu sektor yang menikmati perpanjangan insentif pajak tersebut yakni pariwisata. Pemerintah menilai sektor tersebut masih mengalami tekanan berat akibat pandemi virus Corona.

"Pemerintah terus membebaskan semua jenis pembayaran pajak bulanan untuk hotel, wisma, restoran, dan agen perjalanan yang terdaftar di Departemen Perpajakan," bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip Senin (5/10/2020).

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Pemerintah Kamboja memberikan insentif pajak untuk pelaku sektor pariwisata yang beroperasi di Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep, Kampot, kota Bavet di Provinsi Svay Rieng, dan kota Poipet di Provinsi Banteay Meanchey.

Pemerintah juga membebaskan pembayaran pajak paten dan pajak atas branding, serta menunda audit keuangan sepanjang tahun 2020 untuk agen perjalanan dan operator tur.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga melanjutkan menerapkan pajak minimum untuk semua entitas maskapai yang beroperasi di Kamboja, dalam jangka waktu 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2020.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Selain itu, akan ada waktu jatuh tempo 2 bulan untuk pembayaran biaya penerbangan oleh entitas maskapai kepada Sekretariat Negara Penerbangan Sipil hingga Desember 2020.

Pemerintah Kamboja menegaskan meski upaya pengembangan vaksin virus Corona telah menunjukkan kemajuan yang baik, hingga kini tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian dan masyarakat.

Karena itu, selain insentif pajak, pemerintah terus menjalankan program bantuan tunai untuk keluarga miskin dan rentan dari Oktober hingga Desember 2020, serta memungkinkan penundaan pembayaran retribusi tetap kepada Dana Jaminan Sosial Nasional hingga akhir tahun.

Baca Juga: Mengulik Sederet Manfaat IPO: Akses Permodalan Hingga Insentif Pajak

Pada 10 September, pemerintah akan mendistribusikan bantuan sosial US$78 juta atau setara dengan Rp1,15 triliun kepada keluarga miskin yang menderita pandemi.

Kemudian, pemerintah akan tetap memberikan 'gaji' sebesar US$40 atau Rp593.000 per bulan untuk pekerja yang dirumahkan pada industri garmen dan tekstil, alas kaki, tas perjalanan, dan pariwisata selama 3 bulan lagi hingga Desember 2020.

Namun, pemilik pabrik garmen harus menambah US$30 atau Rp445.000 lagi untuk gaji pekerja, sehingga setiap pekerja yang dirumahkan akan menerima US$70 atau Rp1,03 juta per bulan.

Baca Juga: Fasilitas Fiskal Jadi Menu Paling Menarik Bagi Investor Hulu Migas

Seperti dilansir khmertimeskh.com, pemerintah juga akan terus mensponsori US$40 sebulan untuk anggota staf dari hotel, wisma, restoran, atau agen perjalanan hingga 3 bulan mendatang. Namun, kontribusi pemilik perusahaan dapat bersifat sukarela. (Bsi)

Topik : kamboja, insentif pajak, insentif fiskal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 29 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Paling Lambat Besok, Pembetulan Laporan Insentif Pajak Semester I/2021

Minggu, 28 November 2021 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

Minggu, 28 November 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua DPR Usulkan Insentif Pajak Mobil Diperpanjang Hingga 2022

Sabtu, 27 November 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah