Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Insentif Diperpanjang, Perlukah SKB PPh Pasal 22 Impor Diajukan Ulang?

A+
A-
64
A+
A-
64
Insentif Diperpanjang, Perlukah SKB PPh Pasal 22 Impor Diajukan Ulang?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Dian, salah satu manajer perusahaan furnitur kayu yang berlokasi di Banten. Perusahaan saya pada 2020 telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 86/2020.

Saya ingin bertanya, dengan diperpanjangnya pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor melalui PMK 9/2021, apakah perusahaan saya harus mengajukan SKB PPh Pasal 22 Impor lagi atau secara langsung diperpanjang?

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Selama pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif pajak untuk menanggulangi dampak ekonomi dari adanya pandemi.

Salah satu insentif yang diberikan pemerintah ialah PPh Pasal 22 Impor. Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dibebaskan untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu yang diberikan SKB pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Untuk menjawab pertanyaan Ibu Dian, kita dapat merujuk pada Pasal 19 ayat (1) PMK 9/2021 yang menyatakan sebaagi berikut.

“Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; dan/atau
  3. Peraturan Menteru Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak....”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui apabila perusahaan Ibu Dian hendak memanfaatkan insentif PPh Pasal 22 Impor maka perlu mengajukan ulang permohonan SKB. Sesuai Pasal 10 ayat (6) PMK 9/2021, permohonan SKB tersebut diajukan secara online melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Permohonan SKB dilakukan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Formulir Permohonan SKB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 9/2021.

Adapun pengajuan secara online dapat dilakukan saat ini dengan login ke DJP Online. Setelah berhasil login, wajib pajak badan memilih Layanan. Selanjutnya, masuk pada menu Info KSWP kemudian pilih fasilitas pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya. Langkah berikutnya, wajib pajak badan memilih SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 86 2020) untuk mendapatkan lagi keterangan bebas PPh Pasal 22 Impor.

Sebagai informasi, menu dalam Info KSWP DJP Online masih memuat pemberitahuan permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 86/2020). Namun demikian, saat ini sistem tetap bisa menerima pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak sesuai dengan PMK 9/2021 meskipun dalam menu Info KSWP DJP Online masih tercantum PMK 86/2020.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP). Simak pada artikel ‘Sudah Bisa di DJP Online, Pengajuan Insentif Pajak PMK 9/2021’ dan ‘Dapat Notifikasi ‘Sudah Pernah Mengajukan Fasilitas’ ? Ini Kata DJP’.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, PPh Pasal 22 Impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak