Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir tumbuh moderat di kisaran 5%. Peningkatan investasi merupakan kunci bagi Indonesia untuk mengakselerasi perekonomian sehingga laju produk domestik bruto (PDB) lebih tinggi dari 5%.

Pernyataan tersebut keluar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela Spring Meeting International Monetary Fund (IMF) – World Bank Group (WBG). Dia mengatakan Indonesia masih perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kegiatan investasi.

“Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5%, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik,” katanya di Washington D.C., sepertu dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (12/4/2019).

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan ada lima faktor utama untuk menciptakan iklim yang bersahabat untuk investor. Pertama, penguraian hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

Kedua, regulasi yang mendukung investasi. Aspek peraturan kerap menjadi penghambat kegiatan investasi sehingga perbaikan terus dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah simplifikasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Ketiga, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Tidak dapat dipungkiri, faktor SDM menjadi salah satu titik lemah Indonesia dalam menarik invetasi masuk. Dengan populasi yang padat, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak

“Indonesia memiliki banyak tenaga kerja. Namun, untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal,” papar Sri Mulyani.

Keempat, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, sambungnya, sangat penting untuk dijalankan. Hal ini berlaku tidak hanya bagi eksekutif, tetapi juga lembaga yudisial. Dengan demikian, kepastian hukum bagi pelaku usaha akan tercipta.

Kelima, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini mencakup pemberian insentif yang diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi dalam jangka panjang. Menurutnya, kebijakan fiskal menjadi faktor yang cukup krusial.

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2019 Versi Kemenkeu

“Dalam bidang fiskal, pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holidaytax allowance,exemption import, dan tax free import duty,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

“Jika Indonesia menginginkan pertumbuhan di atas 5%, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik,” katanya di Washington D.C., sepertu dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (12/4/2019).

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan ada lima faktor utama untuk menciptakan iklim yang bersahabat untuk investor. Pertama, penguraian hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.

Kedua, regulasi yang mendukung investasi. Aspek peraturan kerap menjadi penghambat kegiatan investasi sehingga perbaikan terus dilakukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah simplifikasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Ketiga, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Tidak dapat dipungkiri, faktor SDM menjadi salah satu titik lemah Indonesia dalam menarik invetasi masuk. Dengan populasi yang padat, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja.

Baca Juga: Wah, Sektor Properti Dapat Guyuran Insentif Pajak

“Indonesia memiliki banyak tenaga kerja. Namun, untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas di Indonesia. Kapasitas mereka belum optimal,” papar Sri Mulyani.

Keempat, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, sambungnya, sangat penting untuk dijalankan. Hal ini berlaku tidak hanya bagi eksekutif, tetapi juga lembaga yudisial. Dengan demikian, kepastian hukum bagi pelaku usaha akan tercipta.

Kelima, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini mencakup pemberian insentif yang diharapkan mampu mendongkrak kinerja investasi dalam jangka panjang. Menurutnya, kebijakan fiskal menjadi faktor yang cukup krusial.

Baca Juga: Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2019 Versi Kemenkeu

“Dalam bidang fiskal, pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holidaytax allowance,exemption import, dan tax free import duty,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Topik : pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani, investasi, insentif pajak
artikel terkait
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI