PAJAK DIGITAL

Ini Komitmen Google Kepada Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Oktober 2016 | 17:30 WIB
Ini Komitmen Google Kepada Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sampai saat ini masih berupaya untuk menyelesaikan sejumlah masalah pajak yang menjadi kasus Google Asia Pacific. Hasilnya, Google berkomitmen untuk mengikuti aturan dan perkembangan yang ada terkait kasus pajak tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan telah berbicara dengan petinggi Google dan mendapat respons yang positif. Selain bersedia membayar tagihan pajaknya, Google juga meminta maaf kepada pemerintah soal pemeriksaan pajak.

"Kata petingginya, Google sama sekali tidak menolak pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat yang dianggap penolakan tersebut, sebenarnya dikirim oleh legal council Google," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/10).

Baca Juga:
Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Rudiantara menambahkan pemerintah tidak mungkin mundur menagih pajak Google, pemerintah pun akan terus mengimbau Google untuk bisa bertemu langsung dan berdiskusi lebih lanjut.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama belum lama ini mengatakan bahwa upaya pemerintah mengejar Google dilakukan untuk menjunjung nilai keadilan yang ada di Indonesia.

Menurut Hestu, ada pengusaha teknologi informasi (IT) yang menganggap kasus pajak ini tidak fair. Pengusaha IT dalam negeri tetap membayar pajak meskipun rugi, sementara Google tidak. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara