Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ini Ketentuan Insentif PPh Pasal 21 Tenaga Medis Laboratorium Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Ketentuan Insentif PPh Pasal 21 Tenaga Medis Laboratorium Covid-19

Pertanyaan:
SELAMAT siang. Saya Mutiara dari Jakarta. Mohon izin bertanya mengenai ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan tarif 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 (PP 29/2020).

Sepahaman saya, pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif 0% untuk tambahan penghasilan nonrutin tenaga medis dalam penanganan Covid-19 dikenakan terhadap tenaga medis sesuai dengan pengertian yang diatur dalam UU di bidang kesehatan.

Untuk itu, saya ingin bertanya, apakah penghasilan nonrutin berupa honorarium pegawai instansi pemerintah yang bertugas mengecek spesimen Covid-19 di laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan dapat menggunakan insentif PPh Pasal 21 sesuai PP 29/2020 tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaan Ibu Mutiara. Pertama-tama, memang betul bahwa dalam PP 29/2020 diatur ketentuan mengenai insentif PPh Pasal 21 bagi tenaga kesehatan atas penghasilan tambahan atau yang bersifat nonrutin.

Dalam Pasal 8 ayat (1) PP 29/2020, disebutkan terlebih dahulu ruang lingkupnya:

“Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

  1. menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan
  2. mendapat penugasan, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli warismerupakan objek Pajak Penghasilan.”

Atas tambahan penghasilan yang disebutkan pada ayat (1) di atas, dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.

Adapun sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) PP 29/2020, PPh Pasal 21 yang bersifat final tersebut dipotong pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadi lebih dulu.

Sebagai informasi, PP 29/2020 menentukan insentif ini untuk berlaku hingga September 2020 tapi dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan menteri. Perpanjangan tersebut diatur dalam PMK 239/2020. Adapun periode pemanfaatan insentif ini dapat digunakan hingga Juni 2021. Ketentuan insentifnya diatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa …. yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21.”

Dengan demikian, penghasilan nonrutin berupa honorarium yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah yang bertugas mengecek spesimen Covid-19 di laboratorium dapat diberikan insentif PPh Pasal 21 berupa tarif final 0%.

Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 tersebut diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21. Namun, pihak tertentu yang memberikan penghasilan (misalnya Rumah Sakit) harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan.

Kemudian, pihak tersebut harus menyampaikan laporan realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran imbalan yang diberikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak.

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PP 29/2020, tenaga medis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:34 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Panggilan Keluar Kring Pajak DJP Naik Tahun Lalu, Anda Juga Dihubungi?

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Hubungi Wajib Pajak dengan Kriteria Ini Lewat Telepon

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP