Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Ini Ketentuan Insentif PPh Pasal 21 Tenaga Medis Laboratorium Covid-19

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Ketentuan Insentif PPh Pasal 21 Tenaga Medis Laboratorium Covid-19

Pertanyaan:
SELAMAT siang. Saya Mutiara dari Jakarta. Mohon izin bertanya mengenai ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan tarif 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 (PP 29/2020).

Sepahaman saya, pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif 0% untuk tambahan penghasilan nonrutin tenaga medis dalam penanganan Covid-19 dikenakan terhadap tenaga medis sesuai dengan pengertian yang diatur dalam UU di bidang kesehatan.

Untuk itu, saya ingin bertanya, apakah penghasilan nonrutin berupa honorarium pegawai instansi pemerintah yang bertugas mengecek spesimen Covid-19 di laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan dapat menggunakan insentif PPh Pasal 21 sesuai PP 29/2020 tersebut? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaan Ibu Mutiara. Pertama-tama, memang betul bahwa dalam PP 29/2020 diatur ketentuan mengenai insentif PPh Pasal 21 bagi tenaga kesehatan atas penghasilan tambahan atau yang bersifat nonrutin.

Dalam Pasal 8 ayat (1) PP 29/2020, disebutkan terlebih dahulu ruang lingkupnya:

“Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

  1. menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan
  2. mendapat penugasan, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli warismerupakan objek Pajak Penghasilan.”

Atas tambahan penghasilan yang disebutkan pada ayat (1) di atas, dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.

Adapun sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) PP 29/2020, PPh Pasal 21 yang bersifat final tersebut dipotong pemerintah sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung mana yang terjadi lebih dulu.

Sebagai informasi, PP 29/2020 menentukan insentif ini untuk berlaku hingga September 2020 tapi dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan menteri. Perpanjangan tersebut diatur dalam PMK 239/2020. Adapun periode pemanfaatan insentif ini dapat digunakan hingga Juni 2021. Ketentuan insentifnya diatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas penyerahan jasa …. yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21.”

Dengan demikian, penghasilan nonrutin berupa honorarium yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah yang bertugas mengecek spesimen Covid-19 di laboratorium dapat diberikan insentif PPh Pasal 21 berupa tarif final 0%.

Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 tersebut diberikan tanpa Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21. Namun, pihak tertentu yang memberikan penghasilan (misalnya Rumah Sakit) harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pembayaran imbalan.

Kemudian, pihak tersebut harus menyampaikan laporan realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran imbalan yang diberikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap masa pajak.

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PP 29/2020, tenaga medis

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Risiko, Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 2023

Kamis, 04 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Beri Penghargaan ke 6 PPID Tingkat I Kategori Informatif

Kamis, 04 Agustus 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Rilis Tutorial Pemutakhiran Data dan Cara Akses Layanan dengan NIK

Kamis, 04 Agustus 2022 | 08:48 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Perlu Tahu, Tindakan DJP Bakal Tergantung Data Risiko Anda

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini