Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Ini Daftar Peringkat JDIHN Kementerian/Lembaga Terbaik 2020

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Daftar Peringkat JDIHN Kementerian/Lembaga Terbaik 2020

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. (Foto: Setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik pada 2020.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan penghargaan pengelola JDIHN terbaik 2020 merupakan apresiasi Kemenkumham atas komitmen kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum.

Menurutnya, JDIHN merupakan instrumen penataan regulasi untuk pembangunan hukum di Indonesia. "JDIHN yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Tarif PPN Naik Tahun Depan, Menkumham: Dampak pada Inflasi Minimal

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto mengatakan pemberian penghargaan tidak hanya untuk mengapresiasi kementerian/lembaga yang sudah memberikan pelayanan informasi hukum kepada publik.

Ajang ini juga diharapkan menjadi pelecut bagi kementerian/lembaga yang belum optimal pengelolaan JDIHN agar segera melakukan perbaikan. Sebab, layanan JDIHN yang terintegrasi merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Pasalnya, pemerintah secara terbuka membuka regulasi yang dihasilkan dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Dia berharap pengelolaan JDIHN ke depan akan makin melibatkan teknologi informasi agar memudahkan proses integrasi data antar kementerian/lembaga.

Baca Juga: 3 Klausul di UU HPP Ini Bakal Tingkatkan Kontribusi Setoran Pajak 2022

"Pemberian penghargaan anggota JDIHN terbaik ini adalah untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum," terang Benny.

Adapun penghargaan JDIHN terbaik diberikan kepada beberapa kategori. Pertama, JDIHN terbaik untuk lembaga nonstruktural diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kategori JDIHN terbaik untuk provinsi besar dengan anggota lebih dari 40 diberikan ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk kategori lembaga negara terbaik diberikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk kategori kementerian terbaik diberikan ke JDIHN Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Pajak Minimum dan GAAR Batal, Menkumham: Demi Jaga Iklim Investasi

Kategori lembaga pemerintah non-kementerian, JDIHN terbaik diberikan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kategori terbaik untuk provinsi menengah dengan anggota 20-40 disematkan kepada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bali.

JDIHN terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan JDIHN tingkat kota terbaik diberikan kepada Kota Batam. Universitas Pamulang mendapatkan predikat terbaik untuk kategori perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendapatkan penghargaan kategori khusus institusi pendukung JDIHN melalui penilaian informasi birokrasi dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. (Bsi)

Baca Juga: Begini Penjelasan Menkumham Soal Fasilitas PPN untuk Kebutuhan Pokok

Topik : JDIHN, yasonna laoly, pembangunan hukum, peringkat JDIHN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2