Berita
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ini Daftar Peringkat JDIHN Kementerian/Lembaga Terbaik 2020

A+
A-
6
A+
A-
6
Ini Daftar Peringkat JDIHN Kementerian/Lembaga Terbaik 2020

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. (Foto: Setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan penghargaan bagi kementerian/lembaga yang mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik pada 2020.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan penghargaan pengelola JDIHN terbaik 2020 merupakan apresiasi Kemenkumham atas komitmen kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum.

Menurutnya, JDIHN merupakan instrumen penataan regulasi untuk pembangunan hukum di Indonesia. "JDIHN yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/11/2020).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto mengatakan pemberian penghargaan tidak hanya untuk mengapresiasi kementerian/lembaga yang sudah memberikan pelayanan informasi hukum kepada publik.

Ajang ini juga diharapkan menjadi pelecut bagi kementerian/lembaga yang belum optimal pengelolaan JDIHN agar segera melakukan perbaikan. Sebab, layanan JDIHN yang terintegrasi merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Pasalnya, pemerintah secara terbuka membuka regulasi yang dihasilkan dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Dia berharap pengelolaan JDIHN ke depan akan makin melibatkan teknologi informasi agar memudahkan proses integrasi data antar kementerian/lembaga.

"Pemberian penghargaan anggota JDIHN terbaik ini adalah untuk memotivasi, dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar di bidang hukum yaitu memberikan kepastian dan keadilan hukum," terang Benny.

Adapun penghargaan JDIHN terbaik diberikan kepada beberapa kategori. Pertama, JDIHN terbaik untuk lembaga nonstruktural diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kategori JDIHN terbaik untuk provinsi besar dengan anggota lebih dari 40 diberikan ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk kategori lembaga negara terbaik diberikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk kategori kementerian terbaik diberikan ke JDIHN Kementerian Keuangan.

Kategori lembaga pemerintah non-kementerian, JDIHN terbaik diberikan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kategori terbaik untuk provinsi menengah dengan anggota 20-40 disematkan kepada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bali.

JDIHN terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan JDIHN tingkat kota terbaik diberikan kepada Kota Batam. Universitas Pamulang mendapatkan predikat terbaik untuk kategori perpustakaan hukum perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendapatkan penghargaan kategori khusus institusi pendukung JDIHN melalui penilaian informasi birokrasi dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. (Bsi)

Topik : JDIHN, yasonna laoly, pembangunan hukum, peringkat JDIHN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:44 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:35 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:19 WIB
KENYA
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 15:53 WIB
INFOGRAFIS PAJAK