Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Catatan Apindo Soal Kebijakan Pajak Tahun Depan

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Catatan Apindo Soal Kebijakan Pajak Tahun Depan

Para pembicara dalam diskusi 'Outlook Apindo 2019', Jakarta, Rabu (5/12/2018). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjabarkan harapan pengusaha terkait kebijakan pajak tahun depan. Dua poin besar soal kebijakan dibentuknya badan independen pajak dan tarif menjadi sorotan utama.

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B.Sukamdani mengatakan dua dimensi terkait kebijakan dan tarif menjadi perhatian utama karena mempengaruhi kegiatan usaha di Indonesia. Pertama adalah soal kebijakan, di mana pihaknya meminta wacana pembentukan badan otonom penerimaan perpajakan ditinjau ulang.

"Apindo tidak sepakat terkait badan otonom penerimaan pajak dan cenderung masih ingin (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan," katanya dalam diskusi 'Outlook Apindo 2019', Rabu (5/12/2018).

Baca Juga: Rapat RUU Omnibus Law Perpajakan Dengan DPR, Ini Masukan Pengusaha

Menurutnya dunia usaha mempunyai argumentasi terkait penolakan badan yang bersifat otonom tersebut. Hematnya, kewenangan baru dalam ranah perpajakan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru terlebih wacana badan baru tersebut berkaitan dengan pungutan pajak dari kegiatan ekonomi.

Kemudian perihal tarif, Apindo masih mengingat janji Presiden Joko Widodo saat pelaksanaan tax amnesty pada 2016 lalu untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Penyesuaian tarif ini merupakan menurutnya akan memberikan dorongan signifikan untuk menarik investasi baru dan ekspansi dunia usaha di dalam negeri.

"Terkait tarif Apindo berharap bisa diturunkan hingga 17% karena akan berkorelasi dengan dunia usaha," tandasnya.

Baca Juga: 10 Negara Dengan Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi di Dunia

Pada akhirnya, Haryadi menyebutkan kebijakan pajak menjadi salah satu penentu gerak ekonomi tahun depan. Insentif masih diperlukan untuk menjaga ekonomi tetap bertumbuh di tengah tekanan global yang belum akan mereda dalam waktu dekat.

"Ada banyak faktor yang membuat ekonomi kita tetap tertekan tahun depan, salah satunya adalah faktor global. Bum lagi faktor domestik dengan adanya pilpres di April nanti," imbuhnya. (Amu)

Baca Juga: Simak, Daftar Tarif PPh Orang Pribadi Maksimal di Negara-negara ASEAN

"Apindo tidak sepakat terkait badan otonom penerimaan pajak dan cenderung masih ingin (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan," katanya dalam diskusi 'Outlook Apindo 2019', Rabu (5/12/2018).

Baca Juga: Rapat RUU Omnibus Law Perpajakan Dengan DPR, Ini Masukan Pengusaha

Menurutnya dunia usaha mempunyai argumentasi terkait penolakan badan yang bersifat otonom tersebut. Hematnya, kewenangan baru dalam ranah perpajakan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru terlebih wacana badan baru tersebut berkaitan dengan pungutan pajak dari kegiatan ekonomi.

Kemudian perihal tarif, Apindo masih mengingat janji Presiden Joko Widodo saat pelaksanaan tax amnesty pada 2016 lalu untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Penyesuaian tarif ini merupakan menurutnya akan memberikan dorongan signifikan untuk menarik investasi baru dan ekspansi dunia usaha di dalam negeri.

"Terkait tarif Apindo berharap bisa diturunkan hingga 17% karena akan berkorelasi dengan dunia usaha," tandasnya.

Baca Juga: 10 Negara Dengan Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi di Dunia

Pada akhirnya, Haryadi menyebutkan kebijakan pajak menjadi salah satu penentu gerak ekonomi tahun depan. Insentif masih diperlukan untuk menjaga ekonomi tetap bertumbuh di tengah tekanan global yang belum akan mereda dalam waktu dekat.

"Ada banyak faktor yang membuat ekonomi kita tetap tertekan tahun depan, salah satunya adalah faktor global. Bum lagi faktor domestik dengan adanya pilpres di April nanti," imbuhnya. (Amu)

Baca Juga: Simak, Daftar Tarif PPh Orang Pribadi Maksimal di Negara-negara ASEAN
Topik : kebijakan pajak, apindo, tarif pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 01 Februari 2018 | 15:05 WIB
SURVEI EKONOMI OECD 2018
Kamis, 09 Mei 2019 | 10:11 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 26 Juli 2017 | 17:03 WIB
KEUANGAN INDONESIA
Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:55 WIB
KOTA JAYAPURA
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:46 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:40 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:12 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 15:06 WIB
BPJS KESEHATAN
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:36 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:17 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:15 WIB
KESADARAN PAJAK
Selasa, 18 Februari 2020 | 14:03 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 18 Februari 2020 | 13:07 WIB
EKONOMI DIGITAL