Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019

1
1

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara (kanan) saat memberikan paparan dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019). (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menegaskan tidak akan terburu-buru merencanakan revisi APBN 2019. Berkaca dari tahun lalu, tidak adanya perubahan APBN justru membuat serapan anggaran lebih baik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan wacana perubahan APBN 2019 masih terlalu dini. Wacana revisi tidak akan dilakukan tergesa-gesa karena akan memengaruhi kinerja serapan anggaran.

“Tahun lalu itu tidak ada APBNP dan kita dapat pembelajaran baik, yaitu K/L bisa konsentrasi melaksakan APBN sehingga tingkat penyerapan tahun lalu 99%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Menurutnya, dengan tidak adanya revisi anggaran negara, setiap kementerian dan lembaga bisa fokus bekerja. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang untuk menerka pos anggaran mana yang akan dikurangi atau bertambah sebagai implikasi dari revisi APBN.

Selain soal penyerapan anggaran, faktor lain otoritas fiskal tidak terburu-buru melakukan perubahan adalah implikasi dari melesetnya asumsi makro ekonomi. Ibarat dua sisi mata uang, asumsi makro ekonomi yang meleset tidak selamanya berdampak buruk.

Sebagai contoh, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih rendah dari patokan US$70 per barel dalam APBN 2019. Efeknya tentu tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tapi juga meringankan beban subsidi energi pemerintah.

Baca Juga: Dirjen Pajak Paparkan 3 Faktor Target 2019 Tidak Bisa Dicapai

“Contoh ICP sekarang harga aktualnya di bawah asumsi. Efeknya kita telusuri, satu ke penerimaan negara mungkin lebih rendah dari yang diperkirakan, tapi subsidi juga lebih rendah. Jadi kita mau lihat secara komplet dan tidak buru-buru ambil keputusan. Patokannya kita lihat dalam satu semester,” jelas Suahasil. (kaw)

“Tahun lalu itu tidak ada APBNP dan kita dapat pembelajaran baik, yaitu K/L bisa konsentrasi melaksakan APBN sehingga tingkat penyerapan tahun lalu 99%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Defisit Melebar, Sri Mulyani Belum Lirik Opsi Perubahan APBN 2019

Menurutnya, dengan tidak adanya revisi anggaran negara, setiap kementerian dan lembaga bisa fokus bekerja. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang untuk menerka pos anggaran mana yang akan dikurangi atau bertambah sebagai implikasi dari revisi APBN.

Selain soal penyerapan anggaran, faktor lain otoritas fiskal tidak terburu-buru melakukan perubahan adalah implikasi dari melesetnya asumsi makro ekonomi. Ibarat dua sisi mata uang, asumsi makro ekonomi yang meleset tidak selamanya berdampak buruk.

Sebagai contoh, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih rendah dari patokan US$70 per barel dalam APBN 2019. Efeknya tentu tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tapi juga meringankan beban subsidi energi pemerintah.

Baca Juga: Dirjen Pajak Paparkan 3 Faktor Target 2019 Tidak Bisa Dicapai

“Contoh ICP sekarang harga aktualnya di bawah asumsi. Efeknya kita telusuri, satu ke penerimaan negara mungkin lebih rendah dari yang diperkirakan, tapi subsidi juga lebih rendah. Jadi kita mau lihat secara komplet dan tidak buru-buru ambil keputusan. Patokannya kita lihat dalam satu semester,” jelas Suahasil. (kaw)

Topik : kinerja fiskal, APBN 2019, asumsi makro, APBN Kita
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI