Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara (kanan) saat memberikan paparan dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019). (foto: Twitter Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menegaskan tidak akan terburu-buru merencanakan revisi APBN 2019. Berkaca dari tahun lalu, tidak adanya perubahan APBN justru membuat serapan anggaran lebih baik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan wacana perubahan APBN 2019 masih terlalu dini. Wacana revisi tidak akan dilakukan tergesa-gesa karena akan memengaruhi kinerja serapan anggaran.

“Tahun lalu itu tidak ada APBNP dan kita dapat pembelajaran baik, yaitu K/L bisa konsentrasi melaksakan APBN sehingga tingkat penyerapan tahun lalu 99%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Baca Juga: Jasa Keuangan Tumbuh Tertinggi, Ini Data Penerimaan Pajak Per Sektor

Menurutnya, dengan tidak adanya revisi anggaran negara, setiap kementerian dan lembaga bisa fokus bekerja. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang untuk menerka pos anggaran mana yang akan dikurangi atau bertambah sebagai implikasi dari revisi APBN.

Selain soal penyerapan anggaran, faktor lain otoritas fiskal tidak terburu-buru melakukan perubahan adalah implikasi dari melesetnya asumsi makro ekonomi. Ibarat dua sisi mata uang, asumsi makro ekonomi yang meleset tidak selamanya berdampak buruk.

Sebagai contoh, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih rendah dari patokan US$70 per barel dalam APBN 2019. Efeknya tentu tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tapi juga meringankan beban subsidi energi pemerintah.

Baca Juga: Per Akhir April 2020, Penerimaan PPh Badan Turun Paling Dalam

“Contoh ICP sekarang harga aktualnya di bawah asumsi. Efeknya kita telusuri, satu ke penerimaan negara mungkin lebih rendah dari yang diperkirakan, tapi subsidi juga lebih rendah. Jadi kita mau lihat secara komplet dan tidak buru-buru ambil keputusan. Patokannya kita lihat dalam satu semester,” jelas Suahasil. (kaw)

Topik : kinerja fiskal, APBN 2019, asumsi makro, APBN Kita
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 14 Februari 2020 | 14:28 WIB
KEUANGAN NEGARA
Selasa, 28 Januari 2020 | 20:22 WIB
TARGET PAJAK 2020
Selasa, 28 Januari 2020 | 19:05 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Selasa, 14 Januari 2020 | 11:11 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK