PERPAJAKAN INDONESIA

Ini 5 Tantangan Perpajakan Versi Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 September 2019 | 14:08 WIB
Ini 5 Tantangan Perpajakan Versi Pemerintah

Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Robert Leonard Marbun dalam Konferensi Perkumpulan PRAKARSA bertajuk '15 Years of Welfare Initiatives: Advancing Sustainable Mission’, Selasa (17/9/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengidentifikasi lima tantangan dalam bidang perpajakan yang harus dihadapi pada saat ini. Kelima aspek tersebut menjadi hambatan nyata bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor perpajakan.

Kelima aspek tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Robert Leonard Marbun. Pertama, struktur penerimaan yang masih terbatas sehingga perlu upaya ekstra untuk memperluas basis pajak.

“Yang pertama itu penerimaan perpajakan yang bergantung pada komoditas dan hanya terkonsetrasi pada wajib pajak tertentu,” katanya dalam Konferensi Perkumpulan PRAKARSA bertajuk '15 Years of Welfare Initiatives: Advancing Sustainable Mission’, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga:
Menurun, Tingkat Kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak 56,77% pada 2023

Kedua, porsi underground economy yang masih besar. Underground economy tidak selalu berhubungan dengan aktivitas ilegal. Untuk Indonesia, underground economy mencakup sektor informal dalam struktur perekonomian yang tidak masuk dalam sistem administrasi parpajakan.

Ketiga, pengecualian dalam pemungutan pajak yang masih banyak, khususnya untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Banyaknya pengecualian juga membuat otoritas kesulitan dalam mengejar pajak penghasilan (PPh) bila transkasinya tidak tercatat.

“Pungutan PPN ini ujungnya adalah agar kita bisa memungut PPh. Bila banyak pengeculian maka bisa dibaratkan banyak missing link dari anak tangga dalam transaksi yang dikecualikan,” paparnya.

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Keempat, basis data dan sistem informasi perpajakan yang masih lemah. Contoh nyata dari tantangan ini adalah kegaduhan dari rencana Kemenkeu mengkases informasi dari pengguna kartu kredit. Recana kebijakan tersebut mendapat banyak resistensi. Padahal, data tersebut berguna bagi otoritas untuk melakukan proses bisnis seperti uji kapatuhan wajib pajak berbasis data.

Kelima, sinkronisasi antarpemangku kebijakan yang kurang. Sebagai akibatnya, kebijakan tidak dapat diterapkan secara optimal karena bertentangan atau tidak sejalan dengan kebijakan lain yang dihasilkan oleh institusi lain.

“Kami terbuka untuk menerima saran bagaimana susun kebijakan perpajakan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi organisasi juga terus kami lakukan saat ini,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 Maret 2024 | 11:30 WIB DITJEN BEA DAN CUKAI

Menurun, Tingkat Kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak 56,77% pada 2023

Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan-Cukai Kontraksi 3,3 Persen Hingga Februari 2024

BERITA PILIHAN