Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 3 Aspek Kunci Keberhasilan Insentif Pajak R&D Serta Vokasi

2
2

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora saat memberikan paparan dalam seminar nasional bertajuk ‘Strategi Memenangkan Kompetisi di Era Revolusi Industri 4.0: Perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi’. 

JAKARTA, DDTCNews – Disrupsi teknologi menjalar ke banyak dimensi kehidupan, termasuk dalam pasar tenaga kerja. Insentif fiskal bisa menjadi salah satu instrumen untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi.

Efek dari disrupsi teknologi tersebut menjadi pembahasan inti dalam seminar nasional bertajuk ‘Strategi Memenangkan Kompetisi di Era Revolusi Industri 4.0: Perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi’ yang diadakan oleh Program Vokasi Institut STIAMI pada hari ini, Sabtu (23/3/2019).

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora mengatakan insentif fiskal menjadi pilihan untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM lokal. Apalagi, pemerintah sudah berencana menyiapkan insentif super deduction tax yang kemungkinan dirilis setelah Pemilu selesai.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Insentif yang diarahkan untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta kegiatan vokasisambungnya, merupakan instrumen baru yang ditawarkan pemerintah. Namun, negara lain, seperti Jepang dan beberapa negara tetangga di Kawasan Asean sejatinya sudah menerapkan kebijakan yang serupa.

“Singapura memberlakukan insentif berupa pengurangan 100% untuk kegiatan R&D dan bisa ditambah 150% hingga 400%. Sementara, Jepang memberikan insentif berupa kredit pajak yang tarifnya bervariasi tergantung skala usaha dan jenis penelitian yang dilakukan,” paparnya dalam seminar tersebut.   

Pemberian insentif tersebut, menurutnya, akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif dalam ranah perpajakan akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penghitungan harus dilakukan secara cermat.

Baca Juga: Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

“Istilahnya, untuk bisa laku maka perlu dukungan sistem administrasi yang mumpuni karena skema pemberian insentif harus diajukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga penting adanya kemudahan dalam aspek administrasi,” imbuh Khisi.

Dalam seminar nasional yang menggandeng DDTC sebagai salah satu sponsor ini, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemenaker Suhadi mengatakan akan ada perubahan arah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

“Berbagai kebijakan mulai disusun untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga kualitas tenaga kerja dapat memenuhi standar industri,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

Sekadar informasi, seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka langsung oleh Direktur Program Vokasi Institut STIAMI Ardiansyah. Selain Khisi, ada pula pembicara lain seperti Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Kemenaker Siti Jamharoh dan Wakil Rektor II Institut STIAMI Hartono.

Siti membahas peluang dan tantangan pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan mahasiswa. Sementara itu, Hartono memaparkan topik mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi peluang dan tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Seminar nasional ini merupakan salah satu bentuk kegiatan setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara DDTC dan Institut STIAMI. Keduanya sepakat untuk meningkatkan saling keterhubungan antara ilmu dan praktik di bidang pajak.

Hingga saat ini, tercatat ada 11 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki MoU pendidikan dengan DDTC. Kesebelas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (kaw)

Baca Juga: Pelaku Industri Nantikan Ketentuan Teknis Super Tax Deduction

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora mengatakan insentif fiskal menjadi pilihan untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM lokal. Apalagi, pemerintah sudah berencana menyiapkan insentif super deduction tax yang kemungkinan dirilis setelah Pemilu selesai.

Baca Juga: DJP: Insentif PPN Pesawat Udara Tak Gerus Penerimaan

Insentif yang diarahkan untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta kegiatan vokasisambungnya, merupakan instrumen baru yang ditawarkan pemerintah. Namun, negara lain, seperti Jepang dan beberapa negara tetangga di Kawasan Asean sejatinya sudah menerapkan kebijakan yang serupa.

“Singapura memberlakukan insentif berupa pengurangan 100% untuk kegiatan R&D dan bisa ditambah 150% hingga 400%. Sementara, Jepang memberikan insentif berupa kredit pajak yang tarifnya bervariasi tergantung skala usaha dan jenis penelitian yang dilakukan,” paparnya dalam seminar tersebut.   

Pemberian insentif tersebut, menurutnya, akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif dalam ranah perpajakan akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penghitungan harus dilakukan secara cermat.

Baca Juga: Insentif Fiskal Maskapai Udara Perlu Dikawal

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

“Istilahnya, untuk bisa laku maka perlu dukungan sistem administrasi yang mumpuni karena skema pemberian insentif harus diajukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga penting adanya kemudahan dalam aspek administrasi,” imbuh Khisi.

Dalam seminar nasional yang menggandeng DDTC sebagai salah satu sponsor ini, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemenaker Suhadi mengatakan akan ada perubahan arah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: Membedah Penerapan Resolusi Sengketa Pajak

“Berbagai kebijakan mulai disusun untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga kualitas tenaga kerja dapat memenuhi standar industri,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

Sekadar informasi, seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka langsung oleh Direktur Program Vokasi Institut STIAMI Ardiansyah. Selain Khisi, ada pula pembicara lain seperti Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Kemenaker Siti Jamharoh dan Wakil Rektor II Institut STIAMI Hartono.

Siti membahas peluang dan tantangan pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan mahasiswa. Sementara itu, Hartono memaparkan topik mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi peluang dan tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

Seminar nasional ini merupakan salah satu bentuk kegiatan setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara DDTC dan Institut STIAMI. Keduanya sepakat untuk meningkatkan saling keterhubungan antara ilmu dan praktik di bidang pajak.

Hingga saat ini, tercatat ada 11 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki MoU pendidikan dengan DDTC. Kesebelas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (kaw)

Baca Juga: Pelaku Industri Nantikan Ketentuan Teknis Super Tax Deduction
Topik : Institut STIAMI, DDTC, insentif, R&D, vokasi, super deduction tax
artikel terkait
Senin, 20 Mei 2019 | 10:21 WIB
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Selasa, 09 Juli 2019 | 19:44 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 12 September 2018 | 14:31 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM
Senin, 27 Maret 2017 | 10:07 WIB
KAMPUS PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA