Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 3 Aspek Kunci Keberhasilan Insentif Pajak R&D Serta Vokasi

A+
A-
2
A+
A-
2

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora saat memberikan paparan dalam seminar nasional bertajuk ‘Strategi Memenangkan Kompetisi di Era Revolusi Industri 4.0: Perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi’. 

JAKARTA, DDTCNews – Disrupsi teknologi menjalar ke banyak dimensi kehidupan, termasuk dalam pasar tenaga kerja. Insentif fiskal bisa menjadi salah satu instrumen untuk merespons pesatnya perkembangan teknologi.

Efek dari disrupsi teknologi tersebut menjadi pembahasan inti dalam seminar nasional bertajuk ‘Strategi Memenangkan Kompetisi di Era Revolusi Industri 4.0: Perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi’ yang diadakan oleh Program Vokasi Institut STIAMI pada hari ini, Sabtu (23/3/2019).

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora mengatakan insentif fiskal menjadi pilihan untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM lokal. Apalagi, pemerintah sudah berencana menyiapkan insentif super deduction tax yang kemungkinan dirilis setelah Pemilu selesai.

Baca Juga: DDTC Sponsori Akademisi Pajak FEB UI Hadiri Konferensi di Tasmania

Insentif yang diarahkan untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta kegiatan vokasi, sambungnya, merupakan instrumen baru yang ditawarkan pemerintah. Namun, negara lain, seperti Jepang dan beberapa negara tetangga di Kawasan Asean sejatinya sudah menerapkan kebijakan yang serupa.

“Singapura memberlakukan insentif berupa pengurangan 100% untuk kegiatan R&D dan bisa ditambah 150% hingga 400%. Sementara, Jepang memberikan insentif berupa kredit pajak yang tarifnya bervariasi tergantung skala usaha dan jenis penelitian yang dilakukan,” paparnya dalam seminar tersebut.

Pemberian insentif tersebut, menurutnya, akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif dalam ranah perpajakan akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penghitungan harus dilakukan secara cermat.

Baca Juga: Menggenjot Kepatuhan dengan Digitalisasi Pelayanan Pajak

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

“Istilahnya, untuk bisa laku maka perlu dukungan sistem administrasi yang mumpuni karena skema pemberian insentif harus diajukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga penting adanya kemudahan dalam aspek administrasi,” imbuh Khisi.

Dalam seminar nasional yang menggandeng DDTC sebagai salah satu sponsor ini, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemenaker Suhadi mengatakan akan ada perubahan arah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: Melihat Kembali Praktik Pemungutan Pajak Withholding

“Berbagai kebijakan mulai disusun untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga kualitas tenaga kerja dapat memenuhi standar industri,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

Sekadar informasi, seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka langsung oleh Direktur Program Vokasi Institut STIAMI Ardiansyah. Selain Khisi, ada pula pembicara lain seperti Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Kemenaker Siti Jamharoh dan Wakil Rektor II Institut STIAMI Hartono.

Siti membahas peluang dan tantangan pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan mahasiswa. Sementara itu, Hartono memaparkan topik mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi peluang dan tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Filipina Jadi Tujuan Investasi Paling Menarik ke-2 di ASEAN, Kok Bisa?

Seminar nasional ini merupakan salah satu bentuk kegiatan setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara DDTC dan Institut STIAMI. Keduanya sepakat untuk meningkatkan saling keterhubungan antara ilmu dan praktik di bidang pajak.

Hingga saat ini, tercatat ada 11 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki MoU pendidikan dengan DDTC. Kesebelas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (kaw)

Baca Juga: Cooperative Compliance dengan Simplifikasi Sistem Perpajakan

Manager Tax Research and Training Services DDTC Khisi Armaya Dhora mengatakan insentif fiskal menjadi pilihan untuk mendukung kebijakan pengembangan SDM lokal. Apalagi, pemerintah sudah berencana menyiapkan insentif super deduction tax yang kemungkinan dirilis setelah Pemilu selesai.

Baca Juga: DDTC Sponsori Akademisi Pajak FEB UI Hadiri Konferensi di Tasmania

Insentif yang diarahkan untuk penelitian dan pengembangan (R&D) serta kegiatan vokasi, sambungnya, merupakan instrumen baru yang ditawarkan pemerintah. Namun, negara lain, seperti Jepang dan beberapa negara tetangga di Kawasan Asean sejatinya sudah menerapkan kebijakan yang serupa.

“Singapura memberlakukan insentif berupa pengurangan 100% untuk kegiatan R&D dan bisa ditambah 150% hingga 400%. Sementara, Jepang memberikan insentif berupa kredit pajak yang tarifnya bervariasi tergantung skala usaha dan jenis penelitian yang dilakukan,” paparnya dalam seminar tersebut.

Pemberian insentif tersebut, menurutnya, akan berjalan mulus bila pemerintah memperhatikan tiga faktor. Pertama, kajian manfaat dan biaya. Sudah menjadi rumus dasar setiap pemberian insentif dalam ranah perpajakan akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penghitungan harus dilakukan secara cermat.

Baca Juga: Menggenjot Kepatuhan dengan Digitalisasi Pelayanan Pajak

Kedua, aspek transparansi dalam pemberian insentif. Ini menjadi bagian pertanggungjawaban kepada publik terkait pihak yang mendapat manfaat dari fasilitas fiskal. Ketiga, dukungan administrasi pajak yang mumpuni. Aspek ini penting untuk memastikan insentif banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

“Istilahnya, untuk bisa laku maka perlu dukungan sistem administrasi yang mumpuni karena skema pemberian insentif harus diajukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga penting adanya kemudahan dalam aspek administrasi,” imbuh Khisi.

Dalam seminar nasional yang menggandeng DDTC sebagai salah satu sponsor ini, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kemenaker Suhadi mengatakan akan ada perubahan arah kebijakan pemerintah dari pembangunan infrastruktur menjadi pembangunan sumber daya manusia.

Baca Juga: Melihat Kembali Praktik Pemungutan Pajak Withholding

“Berbagai kebijakan mulai disusun untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, sehingga kualitas tenaga kerja dapat memenuhi standar industri,” katanya saat menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

Sekadar informasi, seminar yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka langsung oleh Direktur Program Vokasi Institut STIAMI Ardiansyah. Selain Khisi, ada pula pembicara lain seperti Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat Kemenaker Siti Jamharoh dan Wakil Rektor II Institut STIAMI Hartono.

Siti membahas peluang dan tantangan pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan mahasiswa. Sementara itu, Hartono memaparkan topik mengenai kesiapan mahasiswa dalam menghadapi peluang dan tantangan dunia kerja di era revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Filipina Jadi Tujuan Investasi Paling Menarik ke-2 di ASEAN, Kok Bisa?

Seminar nasional ini merupakan salah satu bentuk kegiatan setelah adanya nota kesepahaman (MoU) antara DDTC dan Institut STIAMI. Keduanya sepakat untuk meningkatkan saling keterhubungan antara ilmu dan praktik di bidang pajak.

Hingga saat ini, tercatat ada 11 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki MoU pendidikan dengan DDTC. Kesebelas perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. (kaw)

Baca Juga: Cooperative Compliance dengan Simplifikasi Sistem Perpajakan
Topik : Institut STIAMI, DDTC, insentif, R&D, vokasi, super deduction tax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 28 Oktober 2019 | 16:09 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 26 September 2017 | 17:25 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 27 Februari 2019 | 13:45 WIB
TRAINING PROGRAM 2019
Selasa, 05 Maret 2019 | 18:07 WIB
TRAINING PROGRAM 2019
berita pilihan
Minggu, 26 Januari 2020 | 12:49 WIB
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Minggu, 26 Januari 2020 | 10:43 WIB
LAPORAN DARI TASMANIA
Sabtu, 25 Januari 2020 | 19:06 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 18:34 WIB
KOTA TANGERANG
Sabtu, 25 Januari 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 13:36 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 25 Januari 2020 | 12:00 WIB
FILIPINA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 19:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:13 WIB
DATA PENDUDUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 18:05 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019