Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini 2 Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital Versi Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1

Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam seminar bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Tantangan pemajakan atas ekonomi digital menjadi isu di banyak negara. Ditjen Pajak (DJP) termasuk pihak yang dipusingkan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadi persoalan tersendiri bagi otoritas pajak. Dua aspek utama terkait kebijakan menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh DJP.

“Pesatnya perkembangan digitalisasi tidak bisa dilepaskan dari tantangan untuk DJP,” katanya dalam sebuah seminar bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Robert menjabarkan tantangan pertama adalah melahirkan regulasi yang adil bagi semua pelaku ekonomi. Menurutnya, regulasi yang adil akan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik.

Selanjutnya, tantangan kedua adalah terkait administrasi pajak yang mampu menjangkau aktivitas ekonomi digital. Sistem administrasi yang mumpuni ini, menurut Robert, akan menguntungkan semua pihak dari sisi pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Pentingnya administrasi pajak untuk dikembangkan dengan adanya teknologi sehingga layanan dapat terintegrasi dan meminimalkan biaya bagi wajib pajak dan juga otoritas,” paparnya.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Robert menambahkan untuk saat ini, posisi DJP masih mengendepankan konsensus global dalam pemajakan ekonomi digital yang sifatnya lintas negara. Opsi aksi unilateral seperti Inggris dengan diverted profit tax dan India dengan equalization Levy belum menjadi pilihan utama.

“DJP terus melakukan monitoring dari diskusi dunia di OECD untuk tercapainya konsensus global. DJP berkomitmen untuk melakukan formulasi kebijakan secara tepat agar ekonomi digital dapat tumbuh dan berkembang,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

“Pesatnya perkembangan digitalisasi tidak bisa dilepaskan dari tantangan untuk DJP,” katanya dalam sebuah seminar bertajuk 'Taxation on Digital Economy', Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Robert menjabarkan tantangan pertama adalah melahirkan regulasi yang adil bagi semua pelaku ekonomi. Menurutnya, regulasi yang adil akan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik.

Selanjutnya, tantangan kedua adalah terkait administrasi pajak yang mampu menjangkau aktivitas ekonomi digital. Sistem administrasi yang mumpuni ini, menurut Robert, akan menguntungkan semua pihak dari sisi pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Pentingnya administrasi pajak untuk dikembangkan dengan adanya teknologi sehingga layanan dapat terintegrasi dan meminimalkan biaya bagi wajib pajak dan juga otoritas,” paparnya.

Baca Juga: Soal AEoI, Ini Update OECD dalam Konferensi Pajak di India

Robert menambahkan untuk saat ini, posisi DJP masih mengendepankan konsensus global dalam pemajakan ekonomi digital yang sifatnya lintas negara. Opsi aksi unilateral seperti Inggris dengan diverted profit tax dan India dengan equalization Levy belum menjadi pilihan utama.

“DJP terus melakukan monitoring dari diskusi dunia di OECD untuk tercapainya konsensus global. DJP berkomitmen untuk melakukan formulasi kebijakan secara tepat agar ekonomi digital dapat tumbuh dan berkembang,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019
Topik : ekonomi digital, OECD, Robert Pakpahan, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI