Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Industri Migas Tuding Wacana Windfall Tax sebagai Komoditas Kampanye

A+
A-
0
A+
A-
0
Industri Migas Tuding Wacana Windfall Tax sebagai Komoditas Kampanye

Harga bahan bakar di atas 8 dolar diiklankan di sebuah stasiun pengisian bahan bakar Chevron di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Senin (30/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Lucy Nicholson/WSJ/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Rencana pengenaan windfall tax atas limpahan laba perusahaan migas yang diungkapkan oleh Presiden AS Joe Biden langsung menuai respons dari pelaku industri.

Presiden American Petroleum Institute (API) Mike Sommers meminta kepada Biden untuk tidak sibuk melakukan kampanye dengan menyalahkan pelaku industri atas kenaikan harga BBM.

"Alih-alih menyalahkan industri atas kenaikan harga, pemerintah seharusnya lebih serius menangani masalah ketidakseimbangan suplai dan permintaan yang menyebabkan kenaikan harga BBM dan tantangan energi jangka panjang," ujar Sommers, dikutip Rabu (2/11/2022).

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sommers mengatakan pihak perusahaan tidak memiliki kontrol atas harga migas global. Bila windfall tax diberlakukan, perusahaan migas justru tidak akan bisa melakukan investasi guna meningkatkan produksi.

"Hal ini bertentangan dengan kebutuhan saat ini. Masyarakat dan pelaku usaha AS membutuhkan solusi, bukan retorika kampanye," ujar Sommers dalam keterangan resminya.

Di lain pihak, Presiden American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) Chet Thompson mengatakan wacana pengenaan windfall tax hanyalah wacana politis untuk kepentingan kampanye semata.

Baca Juga: Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

"Windfall tax akan berdampak buruk bagi konsumen dan akan menjadi disinsentif atas produksi BBM," ujar Thompson dalam keterangan resminya.

Untuk diketahui, Biden baru-baru ini mewacanakan akan mengenakan windfall tax terhadap perusahaan migas sebagai respons atas lonjakan laba beberapa perusahaan migas AS sebagaimana yang diumumkan dalam laporan keuangan kuartal III/2022.

Tiga perusahaan migas AS yakni Exxon Mobil, Chevron, dan Shell tercatat telah membukukan laba senilai kurang lebih US$40 miliar atau Rp625 triliun pada kuartal III/2022. Exxon Mobil tercatat membukukan laba senilai US$19,7 miliar, sedangkan laba yang dibukukan oleh Shell mencapai US$9,5 miliar. Adapun Chevron tercatat membukukan laba senilai US$11,2 miliar. (sap)

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, windfall tax, tarif pajak, pajak migas, AS, Joe Biden

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:30 WIB
PP 49/2022

Contoh Jasa Angkutan Karyawan sebagai JKP yang Dibebaskan dari PPN

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Klaim Fasilitas Kepabeanan Bantu Industri Pulih Lebih Cepat

Jum'at, 27 Januari 2023 | 09:15 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T