BERITA TERKINI
Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan implementasi penuh konsensus global pajak internasional baru terealisasi pada 2024.
International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan OECD menetapkan target implementasi hasil konsensus pada 2023. Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan teknis pada kebijakan domestik.
"OECD menetapkan target efektif berlaku pada 2023 karena perjanjian multilateral baru berlaku efektif setelah diratifikasi," katanya dikutip pada Minggu (26/9/2021).
Melani menuturkan proses umum yang dibutuhkan negara untuk melakukan ratifikasi atas perjanjian multilateral memakan waktu hingga dua tahun. Untuk itu, proyeksi Kemenkeu untuk implementasi penuh konsensus global baru berlaku pada 2024.
Dia menyampaikan progres pembahasan konsensus akan masuk pada tahap penjabaran ketentuan teknis dari Pilar 1 dan Pilar 2 pada Oktober 2021. Sampai saat ini, sudah 132 negara/yurisdiksi dari 139 negara yang setuju dengan kerangka konsensus pajak internasional.
Jika agenda technical detail berjalan mulus maka persetujuan akan diteken tahun depan. Selanjutnya, diharapkan konsensus global dapat berlaku efektif pada 2023. "Berdasarkan pengalaman selama ini, proses ratifikasi butuh waktu dua tahun," ujarnya.
Melani menambahkan salah satu dampak implementasi konsensus pajak internasional jika tidak ada perubahan berarti pada kedua pilar adalah perlu diubahnya skema insentif pajak. Hal tersebut berlaku jika Pilar 2 dengan opsi pajak minimum global untuk perusahaan multinasional berlaku.
Sebab, setiap perusahaan wajib dikenakan beban pajak minimum dimanapun lokasi operasional perusahaan. "Pilar kedua berpotensi menetralisir dampak insentif pajak terhadap investasi. Maka desain insentif harus disesuaikan," tutur Melani. (rig)
