Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Identifikasi Ketidakpatuhan WP, Kebijakan Pajak 2022 Disusun

A+
A-
7
A+
A-
7
Identifikasi Ketidakpatuhan WP, Kebijakan Pajak 2022 Disusun

Ilustrasi.

SAN JOSÉ, DDTCNews – Pemerintah Kosta Rika akan menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada 2022. Kebijakan akan disusun berdasarkan risiko yang diidentifikasi sebagai penyebab ketidakpatuhan wajib pajak.

Kepala Otoritas Pajak Carlos Vargas menyebut pihaknya telah menerbitkan dokumen kebijakan 2022 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam dokumen tersebut, memuat risiko ketidakpatuhan yang diidentifikasi dalam sistem perpajakan dan cara untuk mengatasinya.

“Meski kami sudah memiliki rencana strategis, taktis dan operasional untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, kebijakan 2022 ini menjadi pengembangan dari dokumen rencana sebelumnya,” katanya seperti dikutip dari Hacienda, Jumat (24/12/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Dalam rencana kebijakan kepatuhan pajak, terdapat 10 risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang sudah teridentifikasi antara lain adanya ketidaksesuaian pengenaan pajak dengan kegiatan usaha; gagal mengembalikan pengembalian pajak dalam periode tertentu.

Lalu, tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu; penghilangan nilai basis PPN; penghilangan nilai penghasilan untuk dikenai PPh; tidak membayar pajak dalam periode tertentu; tak mendaftarkan NPWP saat memulai kegiatan usaha.

Kemudian, adanya kredit pajak palsu; ketidaksesuaian skema pembayaran pajak; dan tak melaporkan pemotongan pajak. Atas risiko-risiko ketidakpatuhan yang diidentifikasi tersebut, otoritas pajak akan melakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Tindakan tersebut antara lain menggencarkan pelaksanaan audit pajak untuk setiap wajib pajak, pra-audit, pengenaan sanksi, dan pemeriksaan pengembalian pajak. Otoritas juga akan melakukan kontrol atas penerbitan voucher elektronik dan penagihan pajak secara optimal.

Dalam mengatasi ketidakpatuhan tersebut, otoritas juga mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti kondisi kegiatan usaha, kesenjangan penghindaran pajak, konsentrasi pemungutan pajak, kemampuan wajib pajak, Covid-19, dan tingkat kepatuhan antar wajib pajak. (rizki/rig)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi
Topik : kosta rika, kebijakan pajak, ketidakpatuhan, wajib pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran