Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ibarat Vaksin, Kepatuhan Pajak Tingkatkan Daya Tahan Keuangan Negara

A+
A-
82
A+
A-
82
Ibarat Vaksin, Kepatuhan Pajak Tingkatkan Daya Tahan Keuangan Negara

PANDEMI Covid-19 terus berlangsung dan berdampak signifikan terhadap seluruh sektor. Tidak hanya pada kesehatan, sektor perekonomian dari sisi mikro hingga makro turut menanggung dampak pandemic tersebut.

Dampak yang muncul terhadap perekonomian dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan tersebut memang menjadi bagian dari dilema besar yang harus diputuskan dengan tegas.

Pemerintah perlu mengambil langkah prioritas antara kesehatan dan hajat hidup masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi. Keduanya saling ‘mengorbankan’. Kegiatan ekonomi tersendat karena tidak semua usaha siap untuk berkegiatan secara daring.

Hal tersebut pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, penjualan beberapa sektor usaha juga menurun. Contoh penurunan penjualan dialami pengusaha mal dan toko di dalamnya karena banyak masyarakat beralih dengan skema belanja secara online.

Para pelaku usaha sedang bertahan dengan segala upaya. Sebanyak 30 juta UMKM bidang pariwisata tidak dapat bertahan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menangani masalah yang timbul dari pandemi Covid-19.

Pemerintah memberikan bantuan, sumbangan, dan suntikan modal kepada para UMKM. Pemerintah juga memberikan insentif pada bidang perpajakan kepada pelaku usaha. Salah satunya adalah dengan pemberian insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, PPN, hingga PPh final UMKM.

Di sisi lain, pemerintah juga harus menggeser alokasi anggaran untuk menanggulangi Covid-19 yang berdampak pada keuangan negara. Bagaimanapun, dana yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 tidaklah sedikit, sedangkan pendapatan negara masih bertumpu pada pajak.

Ketika insentif pajak diberikan, tentu ada konsekuensi penerimaan pajak berkurang. Namun, ada harapan daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat meningkat maka perekonomian bisa secara perlahan kembali pada kondisi normal.

Hal tersebut memang tidak mudah karena masih harus mempertimbangkan faktor kesehatan masyarakat. Jika faktor kesehatan belum dapat dikendalikan, pemberian insentif pajak tidak akan berdampak signifikan, apalagi bila pemerintah terus mengambil langkah pembatasan kegiatan masyarakat.

Imunitas

INDONESIA belum mencapai herd Immunity. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil salah satunya adalah percepatan vaksinasi. Berdasarkan pada pernyataan Presiden Joko Widodo, vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakat adalah gratis.

Gratis dalam konteks ini artinya pemerintah menanggung biaya vaksin. Adanya penambahan anggaran biaya vaksinasi (terutama dari impor) akan memperberat beban APBN. Hal ini menjadi fokus pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan negara.

Pajak menjadi tumpuan terbesar pendapatan dalam APBN. Apa yang bisa diharapkan dari penerimaan pajak Indonesia?

Jawabannya adalah kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan self-assesment sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban membayar pajak menjadi salah satu harapan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Kepatuhan pajak sama halnya dengan percepatan vaksinasi. Pemerintah dan masyarakat harus dapat saling memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, ada sinergi antara maksud dan tujuan pemerintah dengan harapan masyarakat.

Pembayaran pajak tanpa adanya tax avoidance dan praktik ilegal akan menjadi salah satu langkah konkrit yang dapat dijalankan wajib pajak. Secara tidak langsung, langkah tersebut akan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana penanganan pandemi.

Ditjen Pajak (DJP) sebagai pengontrol kepatuhan wajib pajak, baik melalui pelayanan, penyuluhan, maupun pemeriksaan, diharapkan menggunakan skema mediasi. Hal tersebut untuk meminimalisasi adanya dispute dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Jika kepatuhan wajib pajak meningkat karena adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak, kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan juga akan terus naik. Kondisi tersebut pada gilirannya juga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Konsep tersebut dapat diterapkan dalam upaya percepatan vaksinasi. Dengan demikian, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat mengikuti vaksinasi.

Jika semua berjalan beriringan, perekonomian Indonesia dapat bersangsur pulih. Kepatuhan wajib pajak ibarat salah satu vaksin terbaik untuk menjaga imunitas perekonomian secara tidak langsung. Apalagi, sumber utama pendapatan Indonesia berasal dari pajak.

Tanpa adanya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, daya tahan keuangan Indonesia akan turun.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, kepatuhan pajak, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Herr Prabowo

Kamis, 23 September 2021 | 10:51 WIB
artikelnya bagus

Abid Dzulhilmi

Kamis, 23 September 2021 | 10:36 WIB
Bagus artikelnya. Sangat sesuai dengan kondisi terkini di Indonesia

Fadhlan Putranto

Rabu, 22 September 2021 | 21:37 WIB
Artikel yang menarik, membahas interelasi vaksin dan pajak

Gandhis Anindya

Rabu, 22 September 2021 | 19:08 WIB
goodjob! artikelnya bagus 👍
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PMK 141/2021

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki