Berita
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Hingga April 2021, Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Terserap 46%

A+
A-
1
A+
A-
1
Hingga April 2021, Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Terserap 46%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi video, Senin (3/5/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi insentif pajak untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp26,2 triliun hingga April 2021, atau 46% dari pagu senilai Rp56,72 triliun.

"[Realisasi] Insentif usaha 46,2% atau Rp26,2 triliun dari total pagunya adalah Rp56,72 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi video, Senin (3/5/2021).

Namun demikian, Airlangga tak memerinci realisasi insentif pajak yang sudah diserap dunia usaha tersebut. Untuk diketahui, pemerintah memiliki beragam insentif pajak yang ditawarkan kepada dunia usaha demi mendukung upaya pemulihan ekonomi.

Baca Juga: DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Misal, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah seperti insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan PPN atas rumah DTP.

Secara umum, Airlangga menyebut realisasi dana PEN hingga April 2021 senilai Rp155,6 triliun atau 22,3% dari pagu Rp699,43 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi serapan sudah mencapai Rp21,15 triliun atau 12,1% dari alokasi anggaran Rp175,52 triliun.

Baca Juga: Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Anggaran tersebut, lanjut Airlangga, digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Untuk klaster perlindungan sosial, realisasinya mencapai Rp49,07 triliun atau 32,7% dari pagu Rp150,28 triliun yang dipakai untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

"Tentunya diharapkan program lain seperti BLT desa yang baru 12% bisa ditingkatkan kembali," ujar Airlangga.

Baca Juga: Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), telah terealisasi anggaran Rp18,98 triliun atau Rp15,3% dari pagu Rp125,17 triliun. Penggunaannya untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu Rp191,13 triliun. Dana dipakai untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM. (rig)

Baca Juga: Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya
Topik : insentif pajak, pemulihan ekonomi, serapan anggaran, menko perekonomian airlangga, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerima Insentif Pajak Jadi Sasaran Pemeriksaan? Ini Penjelasan DJP

Jum'at, 17 September 2021 | 12:00 WIB
FILIPINA

Uji Kepatuhan Pajak, Sebanyak 250 Influencer Mulai Diperiksa

Jum'at, 17 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Takut Diperiksa DJP, Pemanfaat Supertax Deduction Vokasi Masih Minim

Jum'at, 17 September 2021 | 10:30 WIB
PORTUGAL

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Bakal Diutak-atik Tahun Depan

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai

Sabtu, 18 September 2021 | 16:00 WIB
PRANCIS

Global Forum Rilis Panduan Baru Soal Pertukaran Informasi Perpajakan