Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Hendrawan PDIP: Soal Melanggar UU, Nanti Kita Bicarakan

A+
A-
6
A+
A-
6
Hendrawan PDIP: Soal Melanggar UU, Nanti Kita Bicarakan

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno (F-PDIP).

JAKARTA, DDTCNews—DPR menganggap tenggat waktu ‘paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK’ seperti disebut Pasal 14 ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) multiinterpretatif, karena itu belum tentu langkah DPR melanggar undang-undang.

“Soal melanggar UU nanti kita bicarakan, karena kita sudah berkali kali melakukan hal yang sama, 5 tahun yang lalu juga seperti ini situasinya,” kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno (F-PDIP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam (16/9/2019).

Hendrawan menegaskan UU tersebut tidak menjelaskan definisi 1 bulan secara presisi dan tidak merujuk pada jumlah hari, apakah 30 hari atau kurang, atau hanya ganti bulan. Dengan tidak adanya definisi itu, istilah ‘paling lama 1 bulan’ bisa berlaku pada bulan yang sama, bulan berbeda, atau selama bulannya sudah berganti.

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik, DJBC: Masih Menunggu Pembahasan Dengan DPR

Berdasarkan pengecekan DDTCNews, baru pada pemilihan anggota BPK kali ini terjadi penerabasan tenggat waktu 1 bulan tersebut. Pada 5 tahun lalu, DPR menyelesaikan pemilihan anggota BPK dengan menggelar rapat paripurna pada 16 September 2014, dan anggota BPK dilantik pada 16 Oktober 2014.

Begitu pula pada pemilihan anggota BPK 2009-2014. Saat itu, rapat paripurnanya digelar pada 15 September 2009, dan dilantik pada 19 Oktober 2009. Dengan demikian, pada pemilihan yang lalu-lalu itu, tidak ada tenggat yang diterabas.

Seperti diberitakan, pemilihan anggota BPK disebut melanggar undang-undang, yaitu Pasal 14 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Pasalnya, DPR belum menetapkan anggota BPK terpilih sampai tenggat kemarin, Senin 16 September 2019.

Baca Juga: Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak

Kemarin menjadi tenggat DPR mengadakan sidang paripurna yang menetapkan 5 anggota terpilih BPK, karena Pasal 14 ayat (4) menyebutkan pemilihan anggota BPK diselesaikan paling lama 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK lama, 16 Oktober 2019.

“DPR memulai proses pemilihan Anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama,” demikian bunyi Pasal 14 ayat (4), dengan penjelasan cukup jelas.

Menurut Hendrawan, DPR tetap menunggu rekomendasi DPD terkait dengan pemilihan calon anggota BPK. Menurutnya, proses pemilihan anggota BPK masih bisa dirampungkan pekan ini. Oleh karena itu, politisi PDIP ini berharap rekomendasi DPD dapat keluar pada Rabu, 18 September 2019.

Baca Juga: Perpu 1/2020 Ditetapkan DPR, Sri Mulyani Janji Cegah Moral Hazard

Pada hari yang sama, DPR akan segera melakukan pemilihan anggota BPK untuk 5 tahun ke depan. “Yang penting segera pertimbangan dari DPD dimasukkan ke DPR, sehingga kami bisa segera melakukan proses pemilihan atau voting. Rencananya, Rabu malam kami voting,” katanya. (Bsi)

Topik : pemilihan anggota BPK, anggota BPK, DPR, DPD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Februari 2020 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Februari 2020 | 13:56 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Selasa, 11 Februari 2020 | 16:13 WIB
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Minggu, 09 Februari 2020 | 15:54 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI