BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan faktur pajak gabungan atau digunggung kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang menyediakan layanan jasa dokter gigi.
Kring Pajak menjelaskan PKP bisa membuat faktur pajak digunggung sepanjang pasien yang dilayani termasuk dalam karakteristik konsumen akhir. Karakteristik konsumen akhir dapat dilihat pada Pasal 51-55 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025.
“Jika penyerahan yang dilakukan ialah kepada konsumen dengan karakteristik konsumen akhir, wajib pajak dapat menerbitkan faktur pajak digunggung meskipun penyerahannya mendapatkan fasilitas dibebaskan (kode faktur 08),” jelas Kring Pajak di media sosial, Jumat (4/7/2025).
Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) PER-11/PJ/2025, PKP dapat membuat 1 faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender.
Faktur pajak yang dimaksud disebut sebagai faktur pajak gabungan. Adapun faktur pajak gabungan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Jika terdapat pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya, sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan maka faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari 1 kode transaksi, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi dimaksud.
Untuk diperhatikan, faktur pajak tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. (rig)
