Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Globalisasi Bikin Tantangan Perpajakan Negara Berkembang Lebih Berat

A+
A-
1
A+
A-
1
Globalisasi Bikin Tantangan Perpajakan Negara Berkembang Lebih Berat

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dalam webinar bertajuk The Urgency of International Tax System Reformation to Face the Globalization yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Minggu (29/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Globalisasi dan digitalisasi ekonomi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberikan tantangan perpajakan yang signifikan bagi setiap yurisdiksi, khususnya negara berkembang.

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan globalisasi dan digitalisasi sesungguhnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara dan juga perekonomian secara global.

Meski demikian, terdapat beberapa implikasi dari sisi perpajakan yang harus direspons oleh setiap yurisdiksi, terutama negara-negara berkembang.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

"Globalisasi dan digitalisasi sebenarnya bagus, tetapi ini juga memiliki spillover atau eksternalitas yang tidak kita duga," katanya dalam webinar bertajuk The Urgency of International Tax System Reformation to Face the Globalization, Minggu (29/8/2021).

Pertama, risiko penggerusan penerimaan pajak negara berkembang akibat shadow economy. Pada negara-negara berkembang, masih terdapat aktivitas-aktivitas ekonomi yang belum dapat sepenuhnya diketahui oleh otoritas pajak.

Kedua, dengan adanya globalisasi dan digitalisasi yang mendorong kompetisi pajak, tiap negara berkembang memiliki dorongan untuk membuat negaranya lebih menarik melalui pemberian insentif. Namun, praktik tersebut berpotensi menimbulkan revenue forgone.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Ketiga, negara berkembang juga memiliki risiko praktik pengelakan pajak. Terdapat banyak aset atau kekayaan yang diletakkan di luar yurisdiksi dan tidak diketahui oleh otoritas pajak. Ketiga faktor tersebut pada gilirannya berdampak terhadap penerimaan pajak.

Untuk itu, Bawono menilai tantangan negara berkembang atau belum tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan lebih berat di era globalisasi ini, terutama ketika terdapat persoalan isu penghindaran pajak atau pengalihan laba (profit shifting).

“Negara berkembang ini umumnya memiliki ketergantungan yang besar dari penerimaan PPh Badan. Ketika ada persoalan penghindaran pajak ini bisa berdampak terhadap seluruh postur penerimaan pajak dari negara tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Merespons perkembangan tersebut, OECD bersama G20 sesungguhnya telah meluncurkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan yang terdiri atas 15 rencana aksi yang mendorong untuk terciptanya kerja sama melawan praktik-praktik BEPS.

Indonesia juga turut aktif mengadopsi rencana-rencana aksi tersebut dengan diterbitkannya beberapa regulasi seperti Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan aturan turunan lainnya seperti peraturan menteri keuangan. (rig)

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan
Topik : globalisasi, digitalisasi, tantangan perpajakan, negara berkembang, penerimaan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:41 WIB
IHPS I/2021

BPK Temukan Permasalahan di Laporan Keuangan Bansos Kemensos

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Didorong Pajak dan Utang, Cadangan Devisa Kembali Naik di November

Selasa, 07 Desember 2021 | 12:00 WIB
DENMARK

Tahun Depan, Tax Deduction untuk Perbaikan Rumah Dicabut

Selasa, 07 Desember 2021 | 11:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

2 Unit Apartemen di Depok Disita Ditjen Pajak, Ini Penyebabnya

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya