SEKTOR KELAUTAN & PERIKANAN

Genjot Sektor Perikanan, Begini Arahan Jokowi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 05 Mei 2017 | 12:01 WIB
Genjot Sektor Perikanan, Begini Arahan Jokowi Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

JAKARTA, DDTCNews – Besarnya potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus dicapai dengan melakukan berbagai terobosan. Presiden RI Joko Widodo mengklaim potensi tersebut mencapai lebih dari Rp19.000 triliun atau sekitar US$1,33 triliun.

Mengenai hal itu, Presiden Jokowi meminta pengelolaan sektor kelautan dan perikanan harus bisa dioptimalkan. Pemerintah memiliki pekerjaan yang sangat besar untuk bisa meraih potensi Rp19.000 triliun dari sektor kelautan dan perikanan.

"Bisa 10% saja sudah bagus, apa lagi masuk ke angka Rp19.000-Rp20.000 triliun. Ini sebuah pekerjaan besar. Potensinya ada, tetapi perhatian pemerintah belum ke sini. Pentingnya penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan riset di kelautan dan perikanan yang sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak pernah difokuskan," ujarnya di TMII Jakarta, Kamis (4/5).

Baca Juga:
Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Ia meminta agar hal tersebut menjadi perhatian dan betul-betul dilakukan, sehingga potensi sumber daya alam laut Indonesia terlihat. Untuk itu, Presiden Jokowi mengimbau agar nelayan Indonesia tidak secara terus menerus bekerja dengan menggunakan pola lama.

"Sudah berapa puluh tahun kita urusan cantrang, setiap tahun urusan cantrang, setiap tahun urusan cantrang. Tidak habis-habisnya kita ngurusin cantrang sehingga melupakan strategi besar menuju ke tempat yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik," katanya.

Menurutnya ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai offshore aquaculture karena 70% dari wilayah Indonesia merupakan perairan. Nelayan Indonesia perlu diedukasi mengenai offshore aquaculture tersebut, pasalnya hal ini memiliki nilai tambah yang berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan nilai saat ini.

Baca Juga:
Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Satu site offshore aquaculture seharga Rp47 miliar, Presiden Jokowi menilai hal itu bukanlah sesuatu yang mahal dengan nilai tambah yang diperoleh. Adapun ia menyarankan pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan negara yang sudah melakukan offshore aquaculture sehingga Indonesia bisa melompat ke depan.

"Sekali lagi, ini saya sampaikan berkali-kali, pemerintah ini terlalu rutinitas, terlalu monoton, terlalu linier, padahal dunia perubahannya sangat cepat sekali," tegasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas

Senin, 25 Maret 2024 | 12:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 22,8 Triliun, Lebih Rendah dari Tahun Lalu

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi