Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Genjot Penerimaan dari Pajak Rumah Kos

0
0

MALANG, DDTCNews —  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang tengah gencar mendata rumah kos yang sampai saat ini belum terdaftar sebagai wajib pajak (WP) guna menggenjot penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel rumah kos.  

Kepala Bidang Penagihan Dispenda Malang Dwi Cahyo menyatakan pihaknya telah mengerahkan sejumlah petugas dari seksi pendataan untuk mendata semua rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Tercatat hingga saat ini jumlah rumah kos yang sudah menjadi WP sebanyak 728.

“Kami juga terus memantau perkembangan pembangunan rumah kos baru dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Rumah kos ini kami kenakan tarif pajak sebesar 10% dari nilai sewa,” jelas Dwi, Jumat (24/6).

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Dwi menambahkan hingga saat ini penerimaan pajak hotel atas rumah kos mencapai lebih dari 64% atau sekitar Rp960 juta dari target penerimaan tahun 2016 yang dipatok Rp1,5 miliar. Pencapaian ini dinilai cukup positif mengingat saat ini baru menginjak pertengahan tahun, namun penerimaannya sudah lebih dari 50%.

Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memang serius mengintensifkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos, pasalnya sektor ini dinilai cukup potensial lantaran Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Keberadaan perguruan tinggi tersebut telah menarik banyak mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang, ini menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan sektor bisnis. Salah satunya maraknya usaha rumah kos.  

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Sebelumnya seperti dikutip radarmalang.co.id, usaha rumah kos ini tidak tersentuh pajak sama sekali. Pengenaan pajak hotel atas rumah kos ini baru ditetapkan tahun 2015 lalu, melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2015. (Amu)

“Kami juga terus memantau perkembangan pembangunan rumah kos baru dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Rumah kos ini kami kenakan tarif pajak sebesar 10% dari nilai sewa,” jelas Dwi, Jumat (24/6).

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Dwi menambahkan hingga saat ini penerimaan pajak hotel atas rumah kos mencapai lebih dari 64% atau sekitar Rp960 juta dari target penerimaan tahun 2016 yang dipatok Rp1,5 miliar. Pencapaian ini dinilai cukup positif mengingat saat ini baru menginjak pertengahan tahun, namun penerimaannya sudah lebih dari 50%.

Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memang serius mengintensifkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos, pasalnya sektor ini dinilai cukup potensial lantaran Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Keberadaan perguruan tinggi tersebut telah menarik banyak mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang, ini menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan sektor bisnis. Salah satunya maraknya usaha rumah kos.  

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Sebelumnya seperti dikutip radarmalang.co.id, usaha rumah kos ini tidak tersentuh pajak sama sekali. Pengenaan pajak hotel atas rumah kos ini baru ditetapkan tahun 2015 lalu, melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2015. (Amu)

Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, pajak kos
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI