KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Gara-gara Tak Setor PPN ke Negara, Komisaris CV Ini Ditahan Kejaksaan

Muhamad Wildan | Sabtu, 18 Maret 2023 | 16:00 WIB
Gara-gara Tak Setor PPN ke Negara, Komisaris CV Ini Ditahan Kejaksaan

Ilustrasi.

GRESIK, DDTCNews - Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial SMR ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Tersangka SMT selaku komisaris CV DKM ditengarai telah secara sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN sekaligus tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut.

"Tindak pidana tersebut terjadi di lokasi usaha CV DKM dan dilakukan pada masa pajak Juni hingga Agustus 2020 untuk PPN. CV DKM terdaftar sebagai wajib pajak dan menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik," tulis Kanwil DJP Jawa Timur II dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/3/2023).

Baca Juga:
Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Modusnya, CV DKM melakukan pembangunan gedung di Jawa Tengah dan memperoleh imbalan atas pekerjaan tersebut.

Setelah memperoleh pembayaran dari pekerjaan tersebut, SMR tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dan tidak melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

Perbuatan SMR telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp555,85 juta.

Baca Juga:
Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Akibat perbuatannya, tersangka SMR diancam hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali dari jumlah pajak yang tidak dibayar sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP.

Penegakan hukum kali ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus dapat mendukung tugas DJP menghimpun penerimaan pajak untuk APBN. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%