Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

GAPPRI: Kenaikan Tarif Cukai Rokok 23% Di Luar Nalar

A+
A-
0
A+
A-
0
GAPPRI: Kenaikan Tarif Cukai Rokok 23% Di Luar Nalar

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif cukai rokok sebesar 23% untuk tahun depan. Kebijakan yang disebut diklaim membuat industri hasil tembakau semakin tertekan.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengatakan keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai di luar ekspektasi pelaku usaha. Keputusan pemerintah menaikan cukai rata-rata 23% dan harga jual eceran (HJE) 35%, sangat memberatkan Industri Hasil Tembakau (IHT).

"Selama ini, informasi yang kami terima rencana kenaikan cukai di kisaran 10%, angka yang moderat bagi kami meski berat," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2019).

Baca Juga: BPK Temukan 2 Permasalahan Signifikan Pengelolaan Cukai Rokok

Henry menyatakan, kenaikan cukai rokok yang mencapai 23% akan memberikan implikasi kepada dua aspek. Pertama, kenaikan tarif yang terlampau tinggi akan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Permasalahan kedua, ialah menyangkut nasib industri pengolahan tembakau. Aspek perkerja pabrik rokok dan petani menurutnya akan semakin tertekan dengan kecenderungan produksi rokok yang menurun setiap tahun.

Hitung-hitungan GAPPRI, apabila cukai naik 23% dan HJE naik 35% pada 2020 maka industri harus membayar cukai pada kisaran Rp185 triliun. Jumlah tersebut melampaui target setoran cukai dalam RAPBN 2020. Belum lagi kewajiban pajak lainnya termasuk pajak rokok 10% dan PPN 9,1% dari HJE.

Baca Juga: DJBC: Pembukaan Kawasan Industri Rokok Terpadu di Sulsel Belum Pasti

"Dengan demikian setoran kami ke pemerintah bisa mencapai Rp200 triliun. Belum pernah terjadi kenaikan cukai dan HJE yang sebesar ini. Benar-benar di luar nalar kami!," ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati target penerimaan cukai pada 2020 sebesar Rp180,53 triliun atau tumbuh 9% dari outlook tahun ini. Kesepakatan itu juga mengalami kenaikan dibandingkan usulan awal pemerintah yang target pertumbuhannya ditetapkan sebesar 8,2%. (Bsi)

Baca Juga: DJBC: 82 Produsen Rokok Dapat Penundaan Bayar Cukai 90 Hari
Topik : kenaikan tarif cukai, rokok, GAPPRI
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

mohammad dimas pamungkas

Selasa, 01 Oktober 2019 | 18:41 WIB
Berbicara tentang hasil tembakau seolah tidak bisa terlepas hubungan nya dengan cukai, karena penerapan cukai sendiri merupakan sebuah upaya pembatasan konsumsi barang tersebut yang dimana menimbulkan efek negatif kepada setiap pengkonsumsinya (UU No 39 tahun 2007), hasil tembakau ini sangat begitu ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 13 Februari 2020 | 09:09 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 11 Februari 2020 | 14:15 WIB
UNI EROPA
Senin, 10 Februari 2020 | 15:41 WIB
PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL
Kamis, 06 Februari 2020 | 13:44 WIB
PENERIMAAN CUKAI
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI