RUMANIA

Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Agustus 2021 | 13:23 WIB
Gagal Lawan Penghindaran Pajak, Presiden Ganti Menkeu

Ilustrasi penghindaran pajak

BUCHAREST, DDTCNews - Presiden Rumania Klaus Iohannis resmi mengganti pejabat menteri keuangan di pemerintahannya. Langkah ini diambilnya untuk meningkatkan upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

Presiden Iohannis pada 18 Agustus 2021 memberhentikan Alexandru Nazare sebagai menteri keuangan dan menggantinya dengan ekonom Dan Vilceanu. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Florin Citu.

"Kemenkeu di bawah Nazare telah tertinggal dalam sejumlah proyek besar dan penting," kata PM Citu dikutip pada Jumat (20/8/2021).

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

Dia menyampaikan kinerja otoritas fiskal pemerintah Rumania berada di bawah ekspektasi presiden dalam dua kegiatan. Pertama, penyerapan dana Uni Eropa untuk pemulihan ekonomi yang dinilai belum optimal. Kedua, kurangnya upaya memerangi praktik penghindaran pajak.

PM Citu menyampaikan pencopotan Nazare sebagai menkeu sudah dilakukan pada Juli 2021. Selama 45 hari sejak dicopot, perdana menteri menjadi pelaksana tugas menkeu sebelum presiden menunjuk pejabat baru.

Selama periode transisi tersebut kantor perdana menteri akan melaksanakan beberapa tugas Kemenkeu seperti penyusunan dan revisi anggaran negara. Kemudian PM Citu memimpin penyusunan strategi konsolidasi fiskal jangka menengah yang wajib disampaikan kepada Komisi Eropa.

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Pergantian posisi menkeu menyebabkan ketegangan politik pada internal koalisi pemerintah. Pasalnya, Nazare menegaskan tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Dia pun menolak mengundurkan diri.

Pemimpin partai berkuasa Ludovic Orban juga menentang pencopotan Nazare dari posisi menkeu. Menurutnya, dewan koalisi tidak sepakat dengan keputusan PM Citu mengganti menkeu pada saat ini.

"Saya tidak menyetujui pemecatan tersebut dan lebih jauh lagi PM Citu gagal mendapatkan persetujuan dari badan pimpinan koalisi," ujar Orban seperti dilansir intellinews.com.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Rabu, 06 Maret 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pengembang Tak Setor PPN Rp 1,88 Miliar, Direktur Ditahan Kejaksaan

Selasa, 27 Februari 2024 | 18:30 WIB AMERIKA SERIKAT

IRS Ungkap Orang-Orang Kaya Tak Bayar Pajak 150 Miliar Dolar AS

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai