KANWIL DJP KALTIMTARA

Fiskus Ajak WP Pelajari Coretax, Bakal Ada Proses Bisnis yang Baru

Redaksi DDTCNews | Kamis, 16 Mei 2024 | 11:30 WIB
Fiskus Ajak WP Pelajari Coretax, Bakal Ada Proses Bisnis yang Baru

Ilustrasi.

BALIKPAPAN, DDTCNews – Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan edukasi pajak mengenai sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) melalui siaran langsung di media sosial pada 3 Mei 2024.

Penyuluh Pajak dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Agus Sugianto mengatakan coretax system merupakan bagian dari program reformasi perpajakan. Untuk itu, ia mengimbau wajib pajak untuk mempelajari sistem pajak DJP tersebut.

“Wajib pajak harus tahu coretax sehingga ketika nanti diterapkan tidak kaget lagi dan bisa langsung mengerti kemudahan-kemudahan yang ada dalam reformasi perpajakan nantinya,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (16/5/2024).

Baca Juga:
Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Dalam siaran langsung bertajuk Yuk kenalan dengan Coretax!, Agus memaparkan alasan, tujuan, dan manfaat dari coretax system. Harapannya, wajib pajak dapat mengerti betapa pentingnya reformasi perpajakan tersebut.

Dia juga menyampaikan beberapa proses bisnis yang akan diperbarui dalam reformasi perpajakan tersebut seperti proses bisnis registrasi, pembayaran, pelaporan SPT, layanan perpajakan, dan taxpayer account management (TAM).

“Yuk, segera pelajari apa itu coretax system dan jangan sampai ketinggalan mengenai kemudahan-kemudahan yang akan diberikan nantinya” tuturnya.

Baca Juga:
Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Sebagai informasi, pembaruan sistem pajak telah diamanatkan dalam Perpres 40/2018. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi sistem inti dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.

Setidaknya terdapat 21 proses bisnis akan berubah dengan adanya sistem inti yang baru. Proses bisnis tersebut antara lain registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, TAM, layanan wajib pajak, third party data processing, exchange of information (EoI), serta data quality management (DQM).

Lalu, ada juga proses bisnis document management system (DMS), compliance risk management (CRM), business intelligence (BI), penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, nonkeberatan, serta knowledge management system. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

BERITA PILIHAN
Kamis, 13 Juni 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Banyak Individu yang Impor Barang Tanpa Pahami Aturan Kepabeanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Permohonan Penonaktifan NPWP, Wajib Pajak Tak Perlu EFIN

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Apakah Wajib Pajak di Sistem Lama Perlu Daftar Lagi?

Kamis, 13 Juni 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahukah Kamu, Apa Beda Pemotongan dan Pemungutan Pajak?

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN DEMAK

Pajak Hiburan Maksimum 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Demak

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Tax Holiday, BKF Sebut Indonesia Dapat Investasi Rp370 Triliun

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:00 WIB COMPANY VISIT UNIVERSITAS TRISAKTI

Mahasiswa Trisakti Menilik Kultur Kerja Profesional Pajak di DDTC