Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

A+
A-
0
A+
A-
0
Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam webinar Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021, Jumat (10/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) meminta pemerintah untuk tidak menghapuskan jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN dalam RUU KUP.

Ketua APPI Suwandi Wiratno mengatakan usulan pemerintah untuk menjadikan jasa keuangan sebagai jasa kena pajak (JKP) pada RUU KUP bisa berdampak luas terhadap perekonomian secara umum.

"Uang adalah alat pembayaran, bila dikenakan PPN tentu kami rasa akan memiliki dampak luas dari sisi ekonomi makro. Ini menjadi beban bagi perekonomian yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19," katanya, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Dalam webinar Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021, Suwandi menuturkan sebagian besar nasabah dari perusahaan pembiayaan anggota APPI merupakan UMKM yang masih informal dan cenderung unbankable.

UMKM banyak memanfaatkan pinjaman dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang modal yang digunakan untuk operasi usahanya. Bila jasa keuangan dikenai PPN, minat masyarakat untuk berusaha dapat berkurang.

"PPN akan menjadi unsur yang men-discourage masyarakat untuk berusaha ke depannya karena setiap rupiah yang mereka bayarkan dalam bentuk cicilan akan terkena tambahan PPN," tuturnya.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Suwandi juga mengkhawatirkan potensi meningkatnya non-performing financing dan gagal bayar pada perusahaan pembiayaan. Hal tersebut tentunya akan membebani perusahaan pembiayaan.

Mengingat sebagian besar debitur pada perusahaan pembiayaan adalah pengusaha perorangan yang notabene adalah bukan PKP, debitur juga berpotensi tidak dapat mengkreditkan PPN yang mereka bayar kepada jasa keuangan.

"Kami banyak di sektor nonformal perorangan non-PKP sehingga tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayarkan. Kami banyak membiayai perorangan-perorangan, bukan badan usaha," ujarnya.

Baca Juga: Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi jumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN melalui RUU KUP di antaranya jasa keuangan.

Saat ini, jasa keuangan yang dikecualikan dalam Pasal 4A UU PPN antara lain jasa menghimpun dana; jasa untuk menempatkan, meminjam, dan meminjamkan dana; jasa pembiayaan berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen; jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai; dan jasa penjaminan. (rig)

Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Pemerintah Siapkan Mitigasi Kebocoran Data WP
Topik : APPI, PPN, jasa keuangan, RUU KUP, insentif pajak, perusahaan pembiayaan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan