Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

A+
A-
0
A+
A-
0
Fasilitas PPN untuk Jasa Keuangan Jangan Dihapus, Ini Kata APPI

Ketua APPI Suwandi Wiratno dalam webinar Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021, Jumat (10/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) meminta pemerintah untuk tidak menghapuskan jasa keuangan dari jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN dalam RUU KUP.

Ketua APPI Suwandi Wiratno mengatakan usulan pemerintah untuk menjadikan jasa keuangan sebagai jasa kena pajak (JKP) pada RUU KUP bisa berdampak luas terhadap perekonomian secara umum.

"Uang adalah alat pembayaran, bila dikenakan PPN tentu kami rasa akan memiliki dampak luas dari sisi ekonomi makro. Ini menjadi beban bagi perekonomian yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19," katanya, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga: Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Dalam webinar Membidik Perubahan Kebijakan PPN dan PPh dalam RUU KUP 2021, Suwandi menuturkan sebagian besar nasabah dari perusahaan pembiayaan anggota APPI merupakan UMKM yang masih informal dan cenderung unbankable.

UMKM banyak memanfaatkan pinjaman dari perusahaan pembiayaan untuk membeli barang modal yang digunakan untuk operasi usahanya. Bila jasa keuangan dikenai PPN, minat masyarakat untuk berusaha dapat berkurang.

"PPN akan menjadi unsur yang men-discourage masyarakat untuk berusaha ke depannya karena setiap rupiah yang mereka bayarkan dalam bentuk cicilan akan terkena tambahan PPN," tuturnya.

Baca Juga: Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Suwandi juga mengkhawatirkan potensi meningkatnya non-performing financing dan gagal bayar pada perusahaan pembiayaan. Hal tersebut tentunya akan membebani perusahaan pembiayaan.

Mengingat sebagian besar debitur pada perusahaan pembiayaan adalah pengusaha perorangan yang notabene adalah bukan PKP, debitur juga berpotensi tidak dapat mengkreditkan PPN yang mereka bayar kepada jasa keuangan.

"Kami banyak di sektor nonformal perorangan non-PKP sehingga tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayarkan. Kami banyak membiayai perorangan-perorangan, bukan badan usaha," ujarnya.

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi jumlah barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN melalui RUU KUP di antaranya jasa keuangan.

Saat ini, jasa keuangan yang dikecualikan dalam Pasal 4A UU PPN antara lain jasa menghimpun dana; jasa untuk menempatkan, meminjam, dan meminjamkan dana; jasa pembiayaan berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen; jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai; dan jasa penjaminan. (rig)

Baca Juga: Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain
Topik : APPI, PPN, jasa keuangan, RUU KUP, insentif pajak, perusahaan pembiayaan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:30 WIB
MEKSIKO

Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:23 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Supertax Deduction atas Kegiatan Litbang Tertentu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:00 WIB
UU Cipta Kerja

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Permudah Izin UMKM, Ini Alasannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak