EFEK VIRUS CORONA

Efek Corona, Pemerintah Setor Rp3 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Dian Kurniati | Kamis, 02 April 2020 | 09:48 WIB
Efek Corona, Pemerintah Setor Rp3 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Logo BPJS Kesehatan.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut berencana mengucurkan suntikan modal kepada BPJS Kesehatan senilai Rp3 triliun untuk membiayai perawatan pasien virus corona (Covid-19).

Sri Mulyani mengatakan kucuran dana tersebut diberikan lantaran Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Presiden No. 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Uang Rp3 triliun ini untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan karena PP No. 75/2019 dibatalkan MA,” katanya melalui konferensi video, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Sri Mulyani mengatakan dana untuk BPJS Kesehatan tersebut masuk dalam bagian belanja negara untuk merespons virus corona. Di bidang kesehatan, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp75 triliun.

Dia menjelaskan kucuran dana melalui BPJS Kesehatan itu juga merupakan kesekian kalinya pemerintah memberikan subsidi. Tahun lalu, BPJS mendapat bantuan dana Rp13,5 triliun dari pemerintah untuk menambal defisit keuangan.

Dengan subsidi tersebut, ia berharap BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan klaim kepada rumah sakit agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat maksimal, terutama pasien virus Corona.

Baca Juga:
Dirjen Anggaran Sebut Surplus APBN 2024 Tak Bakal Setinggi Tahun Lalu

“Karena rumah sakit ini garda terdepan penanganan Covid-19, sehingga jangan sampai menghadapi kondisi keuangan tidak baik karena tagihan BPJS Kesehatan yang belum dibayar,” tuturnya.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan juga turut menanggung biaya perawatan pasien Corona di rumah sakit. Pemerintah juga sebelumnya menyalurkan dana kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Meski Lewat Tenggat Waktu, DJP Minta WP OP Tetap Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?