PP 12/2023

Dukung Vokasi dan Litbang di IKN, Supertax Deduction Bisa Sampai 350%

Muhamad Wildan | Rabu, 08 Maret 2023 | 12:30 WIB
Dukung Vokasi dan Litbang di IKN, Supertax Deduction Bisa Sampai 350%

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menawarkan insentif pajak berupa supertax deduction bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan vokasi di Ibu Kota Nusantara.

Merujuk pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2023, wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto maksimal 250% dari biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

"Kompetensi kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala otorita [IKN]," bunyi Pasal 42 ayat (5) PP 12/2023, dikutip pada Rabu (8/3/2023).

Baca Juga:
Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Untuk mendapatkan supertax deduction vokasi di IKN, wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui sistem online single submission (OSS). Fasilitas ini diberikan oleh pemerintah sampai dengan 2035.

IKN juga menawarkan fasilitas supertax deduction penelitian dan pengembangan (litbang). Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan litbang di IKN berhak memperoleh pengurangan penghasilan bruto maksimal 350% dari biaya litbang.

Kegiatan litbang yang dimaksud adalah kegiatan litbang yang menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, ataupun alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Bruto Tumbuh 0,64 Persen di Kuartal I/2024

Untuk memperoleh fasilitas tersebut, wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui sistem OSS. Fasilitas supertax deduction litbang di IKN juga diberikan sampai dengan 2035.

Ketentuan mengenai subjek, bentuk fasilitas, kriteria untuk memperoleh fasilitas, bentuk kegiatan yang memperoleh fasilitas, jenis biaya yang memperoleh fasilitas, prosedur permohonan persetujuan dan pemanfaatan, kriteria pencabutan, hingga jangka waktu pemberian akan diatur lebih lanjut lewat peraturan menteri keuangan (PMK).

Untuk diketahui, fasilitas supertax deduction di luar IKN telah diatur dalam PP 49/2019. Dalam beleid itu, wajib pajak yang menggelar kegiatan vokasi berhak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, ataupun pembelajaran.

Sementara itu, wajib pajak yang menggelar kegiatan litbang berhak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 300% dari biaya litbang. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Bruto Tumbuh 0,64 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Bruto Tumbuh 0,64 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan

Jumat, 26 April 2024 | 09:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Badan Otorita Penerimaan Negara, Kadin Minta Pemerintah Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 07:00 WIB LITERATUR PAJAK

Hal Unik Ini Hanya Ada di Perpajakan DDTC, Sudah Coba?

Jumat, 26 April 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diskon Pajak Pasal 31E UU PPh Bisa Digunakan Tanpa Ajukan Permohonan

Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja