Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, Serapan APBD DKI per November 2018 Cuma 55%

1
1

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, DDTCNews—Menjelang akhir tahun, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018 DKI Jakarta masih sangat minim karena baru terealisasi 55%, ungkap data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Sayangnya, Bappeda DKI Jakarta tidak memerinci persisnya belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai APBD DKI Jakarta yang sudah terealisasi itu. Tidak ada pula penjelasan langsung dari pejabat terkait mengenai perincian APBDP 2018 senilai Rp75 triliun tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada ketimpangan antara yang telah dikerjakan dengan yang dibayarkan. Dia mengklaim, Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan 72% dari program 2018, meski yang tercatat per 12 November 2018 hanya 54,79%.

Baca Juga: Rumah DP Rp0: Dijual 780 Unit, Yang Beli 2.000 Lebih

“Pembayarannya 55%, tapi pekerjaaannya sudah 72%. Nah, jadi ada selisih yang besar antara apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang sudah dibayarkan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Ketimpangan itu, jelas Anies disebabkan karena pemenang tender yang mengerjakan proyek-proyek tersebut enggan menagih pembayaran seketika itu juga. Para kontraktor lebih memilih merekap seluruhnya dan mengajukan penagihan pembayaran di pengujung tahun.

“Kemarin di dalam rapat, salah satu indikasinya adalah banyak yang mengerjakan [kontraktor] itu memilih menagihkan sekaligus dari pada menagihkan beberapa kali. Karena kalau menagihkan beberapa kali mungkin dirasa secara prosedur panjang,” jelasnya.

Baca Juga: 140 Mobil Mewah Diburu Karena Menunggak Pajak

Padahal, menurut Anies, jika mereka rutin menagih pembayaran tersebut, maka angka serapan proyek pun tak akan alami selisih yang cukup jauh. “Kalau sering menagihkan maka angka serapan proyek tidak selisih jauh. kalau sekarang, selisihnya jauh,” katanya.

Dia mencontohkan penyerapan di sektor pendidikan. Penyelesaian programnya diklaim telah 72%, sementara pembayarannya hanya sedikit di atas 25%. “Jadi, bagaimana kita melihat kan dari serapan. Serapan kan dari pembayaran, proyeknyahampir selesai tapi tidak pernah nagih.”

Menindaklanjuti hal tersebut, Anies akan mengambil kejadian ini sebagai koreksi internal, bahwa proses penagihan harus dipermudah. Dengan demikian, ungkapnya seperti dilansir tribunnews.com, para kontraktor tidak lagi berpikir tentang keruwetan dalam proses tersebut.

Baca Juga: Rumah DP Rp0 Resmi Ditawarkan, NPWP Jadi Syaratnya

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu optimistis target tahun lalu di sektor pendidikan bisa kembali tercapai pada tahun ini. “Jadi itu bagian dari koreksi. Tapi kita optimistis dengan sudah selesai 72%. Insya Allah target mencapai seperti tahun lalu bisa selesai,” katanya. (Bsi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada ketimpangan antara yang telah dikerjakan dengan yang dibayarkan. Dia mengklaim, Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan 72% dari program 2018, meski yang tercatat per 12 November 2018 hanya 54,79%.

Baca Juga: Rumah DP Rp0: Dijual 780 Unit, Yang Beli 2.000 Lebih

“Pembayarannya 55%, tapi pekerjaaannya sudah 72%. Nah, jadi ada selisih yang besar antara apa yang sudah dikerjakan dengan apa yang sudah dibayarkan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (12/11/2018).

Ketimpangan itu, jelas Anies disebabkan karena pemenang tender yang mengerjakan proyek-proyek tersebut enggan menagih pembayaran seketika itu juga. Para kontraktor lebih memilih merekap seluruhnya dan mengajukan penagihan pembayaran di pengujung tahun.

“Kemarin di dalam rapat, salah satu indikasinya adalah banyak yang mengerjakan [kontraktor] itu memilih menagihkan sekaligus dari pada menagihkan beberapa kali. Karena kalau menagihkan beberapa kali mungkin dirasa secara prosedur panjang,” jelasnya.

Baca Juga: 140 Mobil Mewah Diburu Karena Menunggak Pajak

Padahal, menurut Anies, jika mereka rutin menagih pembayaran tersebut, maka angka serapan proyek pun tak akan alami selisih yang cukup jauh. “Kalau sering menagihkan maka angka serapan proyek tidak selisih jauh. kalau sekarang, selisihnya jauh,” katanya.

Dia mencontohkan penyerapan di sektor pendidikan. Penyelesaian programnya diklaim telah 72%, sementara pembayarannya hanya sedikit di atas 25%. “Jadi, bagaimana kita melihat kan dari serapan. Serapan kan dari pembayaran, proyeknyahampir selesai tapi tidak pernah nagih.”

Menindaklanjuti hal tersebut, Anies akan mengambil kejadian ini sebagai koreksi internal, bahwa proses penagihan harus dipermudah. Dengan demikian, ungkapnya seperti dilansir tribunnews.com, para kontraktor tidak lagi berpikir tentang keruwetan dalam proses tersebut.

Baca Juga: Rumah DP Rp0 Resmi Ditawarkan, NPWP Jadi Syaratnya

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu optimistis target tahun lalu di sektor pendidikan bisa kembali tercapai pada tahun ini. “Jadi itu bagian dari koreksi. Tapi kita optimistis dengan sudah selesai 72%. Insya Allah target mencapai seperti tahun lalu bisa selesai,” katanya. (Bsi)

Topik : APBD DKI, Anies Baswedan, serapan APBD DKI
artikel terkait
Kamis, 20 Juni 2019 | 20:01 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:28 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU