Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

DPR Usul Pemerintah Keluarkan Perppu Pajak Penghasilan, Apa Isinya?

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Usul Pemerintah Keluarkan Perppu Pajak Penghasilan, Apa Isinya?

Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (foto: DPR)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merekomendasikan salah satu poin penting dalam Perppu (yang akan menjadi perubahan kelima dari UU PPh) adalah pemberian insentif PPh kepada orang pribadi yang memiliki simpanan di atas Rp100 miliar.

“Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20% bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar,” katanya dalam press release Banggar DPR RI bertajuk ‘Rekomendasi Badan Anggaran DPR RI kepada Pemerintah dalam Menghadapi Penanggulangan COVID-19’.

Baca Juga: Sengketa Pajak Reklasifikasi Sewa sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait skema ini, Said hanya mengatakan tarif 20% diberikan asalkan orang pribadi tersebut memberikan kontribusi kepada negara senilai Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.

Dalam pasal 17 UU PPh, perhitungan tarif masih menggunakan dasar lapisan penghasilan kena pajak secara progresif. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenai tarif 5%, di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta kena tarif 15%, di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta kena tarif 25%, dan di atas Rp500 juta kena tarif 30%.

Said mengatakan rekomendasi kebijakan terhadap APBN dan perekonomian ini telah disampaikan kepada pemerintah pada sharing informasi Banggar DPR kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui teleconference.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

“Sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai Pimpinan Banggar untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ancaman wabah COVID-19 yang terus meluas,” imbuh Said.

Adanya Perppu ini dimaksudkan untuk pertama, mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19. Kedua, memastikan dilaksanakannya program social safety net untuk membantu kehidupan masyarakat.

Ketiga, mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Banggar berharap rekomendasi tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan ekonomi Indonesia di masa mendatang. (kaw)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot

“Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20% bagi yang simpanannya di atas Rp100 miliar,” katanya dalam press release Banggar DPR RI bertajuk ‘Rekomendasi Badan Anggaran DPR RI kepada Pemerintah dalam Menghadapi Penanggulangan COVID-19’.

Baca Juga: Sengketa Pajak Reklasifikasi Sewa sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait skema ini, Said hanya mengatakan tarif 20% diberikan asalkan orang pribadi tersebut memberikan kontribusi kepada negara senilai Rp1 miliar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19.

Dalam pasal 17 UU PPh, perhitungan tarif masih menggunakan dasar lapisan penghasilan kena pajak secara progresif. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikenai tarif 5%, di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta kena tarif 15%, di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta kena tarif 25%, dan di atas Rp500 juta kena tarif 30%.

Said mengatakan rekomendasi kebijakan terhadap APBN dan perekonomian ini telah disampaikan kepada pemerintah pada sharing informasi Banggar DPR kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui teleconference.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

“Sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai Pimpinan Banggar untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ancaman wabah COVID-19 yang terus meluas,” imbuh Said.

Adanya Perppu ini dimaksudkan untuk pertama, mendukung upaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19. Kedua, memastikan dilaksanakannya program social safety net untuk membantu kehidupan masyarakat.

Ketiga, mendukung sektor UMKM dan informal untuk bisa tetap bertahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Banggar berharap rekomendasi tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan ekonomi Indonesia di masa mendatang. (kaw)

Baca Juga: Cara Melapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 Melalui e-Bupot
Topik : virus Corona, pajak penghasilan, PPh, Banggar, DPR, DJP, perppu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

Eko Prasetyo

Jum'at, 27 Maret 2020 | 04:01 WIB
menurut sy pemerintah tidak perlu keluarkan Perppu karena pegurangan tarif PPh bisa dimasukan dalam proses rancangan omnimbus law pajak yg sedang dibahas di DPR dan pemerintah sudah keluarkan insentif pajak untuk penanggulangan Covidd 19. #MariBicara
1
artikel terkait
Selasa, 07 April 2020 | 16:18 WIB
JERMAN
Selasa, 07 April 2020 | 16:12 WIB
KONSULTASI
Selasa, 07 April 2020 | 15:46 WIB
PMK 23/2020
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA
Rabu, 08 April 2020 | 14:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 14:19 WIB
PELAPORAN SPT