Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 22 Januari 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR
Jum'at, 22 Januari 2021 | 15:47 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DPR Minta Sri Mulyani Antisipasi Risiko Shortfall Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Minta Sri Mulyani Antisipasi Risiko Shortfall Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan skenario untuk mengantisipasi target penerimaan pajak pada 2021 tidak tercapai atau shortfall.

Dolfie menilai Sri Mulyani bisa segera memangkas belanja jika realisasi penerimaan pajak meleset dari target. Dia khawatir shortfall pajak pada 2021 akan langsung direspons pemerintah dengan menambah utang.

"Bagaimana kalau target penerimaan pajaknya tidak tercapai? Itu kan seharusnya bisa dikompensasi dengan pengurangan belanja. Kami ingin pemerintah mengembangkan kompensasi seperti itu, Bu," katanya dalam rapat kerja, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: Pemerintah Hitung Dampak RUU ASN terhadap APBN

Dolfie mengatakan risiko pelemahan ekonomi masih akan berlanjut hingga 2021, yang pada akhirnya juga berimplikasi pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus mulai menghitung sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak dan belanja negara sejak dini.

Menurut hitungannya, rasio sensitivitas pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak dan belanja negara mencapai 2,8%, atau jika dibulatkan menjadi 3%. Dengan rasio tersebut, berarti belanja negara harus siap dipangkas Rp3 triliun untuk setiap shortfall penerimaan pajak Rp100 triliun.

Dolfie menilai pemerintah tidak bisa menyikapi shortfall penerimaan pajak dengan menambah utang karena defisit pada RAPBN 2021 telah mencapai Rp971,2 triliun dan pembiayaan utang Rp1.142 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Tetap Beri Berbagai Insentif Fiskal

"Ini belum apa-apa utangnya sudah Rp1.200 triliun, jadi nggak mungkin mau menambah lagi. Makanya kembangkan suatu skema, jadi mekanismenya bisa otomatis," ujarnya.

Menanggapi Dolfie, Sri Mulyani meyakinkan pemerintah tidak akan sembarangan menambah utang. Dia memastikan penambahan uang pada 2021 tidak akan melebihi nominal yang tercantum pada UU APBN 2021.

Menurutnya yang selama ini bermasalah justru banyak kementerian/lembaga tidak optimal membelanjakan anggarannya, sehingga menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).

Baca Juga: Ini Harapan Sri Mulyani Seusai Joe Biden Dilantik

"Yang dikhawatirkan Pak Dolfie mengenai mengendalikan utang, ini akan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Kami tidak meng-issuance lebih dari yang di undang-undang tersebut," ujarnya. (Bsi)

Topik : sri mulyani, shortfall pajak, DPR
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:02 WIB
PMK 236/2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 18:38 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2020
Kamis, 07 Januari 2021 | 17:44 WIB
VAKSIN COVID-19
Kamis, 07 Januari 2021 | 11:05 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Minggu, 24 Januari 2021 | 06:01 WIB
PROYEKSI APBN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 15:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SUMEDANG
Sabtu, 23 Januari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 23 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 23 Januari 2021 | 10:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PALANGKARAYA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK