Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU HPP

A+
A-
3
A+
A-
3
DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Turunan UU HPP

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan turunan dari UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menyampaikan kerja parlemen tidak selesai begitu saja setelah RUU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021. Menurutnya, legislator akan tetap mengawal implementasi dengan mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan turunan.

"Tugas kita sekarang kawal implementasi UU No.7/2021, Komisi XI meminta pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana yang konsisten dengan substansi dan kebatinan UU HPP," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi UU HPP pada Jumat (19/11/2021).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan implementasi UU HPP menjadi upaya pemerintah dan DPR mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi akan terus dilakukan Komisi XI bersama pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar berbagai program dalam UU HPP bisa dipahami dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

"Kolaborasi juga akan kita lakukan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam program-program yang ditawarkan oleh UU HPP," terangnya.

Baca Juga: Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Dito menambahkan UU HPP merupakan langkah awal pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, beleid tersebut juga menjadi jalan untuk terus melakukan reformasi perpajakan di masa depan.

"Kami berharap sosialisasi menjadi langkah awal menuju kepatuhan pajak yang berkeadilan. Oleh karena itu, Komisi XI berkomitmen untuk mengawal terus reformasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu dan DJP," tambahnya. (sap)

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak
Topik : UU HPP, RUU KUP, sosialisasi UU HPP, program pengungkapan sukarela, PPS, Bali, DPR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dirjen Pajak Ajak Lagi WP Ungkap Hartanya Lewat PPS Sebelum Terlambat

Kamis, 19 Mei 2022 | 10:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Kumpulkan PPh Final Rp9 Triliun dari WP yang Ikut PPS

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran