Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Sejumlah Rentang Asumsi Makro 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Sejumlah Rentang Asumsi Makro 2022

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said menyampaikan laporan Banggar terhadap hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah bersepakat mengubah sejumlah asumsi dasar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022.

Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said mengatakan kesepakatan itu diambil dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi selama proses pembahasan berlangsung. Asumsi makro pertama yang diubah yakni tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Nilai tukar rupiah per US$ pada KEM-PPKF Rp13.900 sampai dengan Rp15.000, kesepakatan Rp13.900 sampai dengan Rp14.800," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/7/2021).

Baca Juga: Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Muhidin mengatakan perubahan juga terjadi pada asumsi harga minyak mentah Indonesia, dari sebelumnya US$55-65 per barel menjadi US$55-70 per barel. Demikian pula pada lifting minyak berkisar 686.000-726.000 barel per hari, serta lifting gas 1.031-1.200 juta barel setara minyak per hari menjadi 686.000-750.000 barel setara minyak per hari.

Selain itu, Banggar telah menyetujui beberapa asumsi makro lain sesuai dengan dokumen KEM-PPKF. Asumsi tersebut mengenai pertumbuhan ekonomi yang tetap 5,2%-5,8%, inflasi 3% plus minus 1%, serta tingkat bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,32%-7,27%.

Mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, Muhidin menambahkan Banggar memberikan catatan kepada pemerintah agar menjaga pemulihan ekonomi tahun ini. Dia beralasan capaian target pertumbuhan ekonomi 2022 sangat tergantung pada kinerja tahun ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

"Pemerintah akan sangat sulit mengejar target PDB tahun depan minimal 5% apabila pertumbuhan PDB di bawah 3% tahun ini," ujarnya.

Selain asumsi makro, Banggar dan pemerintah juga menyetujui perubahan sejumlah target indikator pembangunan tahun depan. Nilai tukar petani semula ditargetkan berkisar 102-105, kini berubah menjadi 103-105. Sementara nilai tukar nelayan dari 102-105 menjadi 104-106.

Adapun pada tingkat pengangguran terbuka, Banggar menyetujui seperti pada dokumen KEM-PPKF, yakni antara 5,5% dan 6,3%. Demikian pula pada tingkat kemiskinan yang sebesar 8,5%-9%. Target gini ratio sebesar 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4-5% di Kuartal III 2021

Topik : KEM-PPKF 2022, RAPBN 2022, asumsi makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
#MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beri Sinyal Kurangi Insentif Pajak secara Bertahap

Rabu, 25 Agustus 2021 | 13:20 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Rendah, Jokowi: Perlu Disyukuri Sekaligus Diwaspadai

Selasa, 24 Agustus 2021 | 16:10 WIB
RAPBN 2022

Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan DPR Soal RAPBN 2022

Selasa, 24 Agustus 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mayoritas Belanja Perpajakan 2020 untuk Rumah Tangga, Ini Perinciannya

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan