Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Download Aturan Lengkap Pajak E-Commerce di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Download Aturan Lengkap Pajak E-Commerce di Sini

JAKARTA, DDTCNews—Persis akhir tahun lalu Menteri Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Aturan ini berlaku mulai 1 April 2019.

Objek peraturan tersebut adalah transaksi perdagangan yang terkait dengan platform marketplace (pasar), baik di pihak penyedia jasanya seperti Lazada.co.id, Olx.co.id, Bukalapak.com, Tokopedia.com dan seterusnya, maupun para pelapak dan pembelinya.

Sementara itu, untuk transaksi di platform lain, seperti di online retail, classified ads, daily deals, belum diatur. Transaksi pada ketiganya masih mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas Transaksi E-Commerce.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak

Transaksi e-commerce melalui media sosial seperti Facebook, Twitter atau Instagram, juga belum diatur. Perlakuan perpajakan (PPh, PPN, PPnBM) untuk online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial hanya disebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

PMK ini juga tidak mengatur transaksi antara pengguna dan penyedia media sosial, termasuk mesin pencari. Misalnya, pemasangan iklan di Facebook, Google atau Youtube. Pemasangan iklan tersebut selama ini masih lolos dari ketentuan perpajakan, meski nilainya sangat besar.

Kendati tak ada jenis pajak baru di dalam PMK tersebut, kegaduhan tetap muncul, terutama dari para pelapak yang notabene masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka berpikir akan terkena pajak setelah PMK itu terbit.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Ini Pesan Sri Mulyani kepada Pegawai Kemenkeu

Lalu seperti apa isi PMK 210 ini? Apa para pelapak pengguna marketplace wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)? Lalu siapa yang memungut pajaknya? Bagaimana dengan transaksi di media sosial? Downloadselengkapnya aturan perpajakan e-commerce di bawah ini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Membangun Kapasitas Fiskal di Masa Pandemi
  • PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  • PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  • PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Peraturan Presiden (Perpres):

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

  • PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • PMK Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan
  • PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
  • PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
  • PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • PMK Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  • PMK Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Direktur Jenderal:

Baca Juga: PPN dalam Transaksi Digital Dikenakan 1 Juli 2020, PPh-nya Kapan?

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal:

  • Surat Edaran Nomor SE-32/Pj/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • Surat Edaran Nomor SE-38/Pj/2014 tentang Ralat Surat Edaran Nomor Se-32/Pj/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  • Surat Edaran Nomor SE-42/Pj/2013 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
  • Surat Edaran Nomor SE-06/Pj/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce.
  • Surat Edaran Nomor: SE-62/Pj/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. (Bsi)
Topik : pajak e-commerce, pajak digital, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 17:10 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Selasa, 12 Mei 2020 | 15:39 WIB
KEM-PPKF 2021
Senin, 11 Mei 2020 | 12:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 11:11 WIB
IHPS II/2019
Selasa, 26 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:48 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:35 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL