Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Download Aturan Lengkap Kebijakan Pemeriksaan Pajak Di Sini

A+
A-
2
A+
A-
2
Download Aturan Lengkap Kebijakan Pemeriksaan Pajak Di Sini

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Sudah sejak lama aktivitas pemeriksaan pajak berada dalam kritik, terutama karena diskresi fiskus yang cukup longgar. Tidak heran, pemeriksaan pun akhirnya seperti menjadi momok yang menyeramkan bagi wajib pajak.

Pernah ada masa ketika wajib pajak bahkan tidak mengetahui alasan yang jelas kenapa ia diperiksa. Sampai akhirnya jatuh Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan koreksi besar, yang memaksanya untuk mengajukan keberatan hingga banding ke Pengadilan Pajak.

Itulah antara lain sebabnya, kenapa hingga kini lebih dari 60% SKP buatan fiskus mentah alias kalah di Pengadilan Pajak. Kekalahan Ditjen Pajak itu pula yang seolah mengonfirmasi kritik, bahwa selama ini pemeriksaan pajak berjalan dengan tidak profesional.

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Sebab jika pemeriksaannya dijalankan secara profesional, kekalahannya tentu tidak sebesar itu. Hal inilah yang coba diperbaiki pada masa Dirjen Pajak Robert Pakpahan. Ia pun merilis Surat Edaran (SE) Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan pada 13 Agustus 2018.

Perbaikannya dimulai dari tata cara, tata kelola, hingga serangkaian upaya untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Beberapa hal baru diperkenalkan, misalnya Komite Perencanaan Pemeriksaan yang membahas dan menentukan sasaran prioritas pemeriksaan.

Lalu Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). DSP3 adalah daftar wajib pajak sasaran prioritas penggalian melalui pengawasan atau pemeriksaan, sedangkan DSPP adalah daftar wajib pajak yang akan diperiksa.

Baca Juga: Soal Shortfall Pajak, Kepala BKF: Teman-Teman di DJP Lagi Kerja Keras

SE ini juga menetapkan 5 indikator yang dapat digunakan untuk menyusun DSP3 dan DSPP, yaitu: 1) indikasi ketidakpatuhan tinggi, 2) indikasi modus ketidakpatuhan, 3) identifikasi nilai potensi pajak, 4) identifikasi kemampuan membayar, dan 5) pertimbangan Dirjen Pajak.

Di dalam SE ini juga disebutkan bahwa setiap kantor pajak wajib menyusun daftar wajib pajak yang pengawasannya akan diintensifkan, dan terhadap wajib pajak itu dapat diusulkan untuk dilakukan pengujian kepatuhan pajak melalui pemeriksaan.

Singkatnya, dengan SE itu tadi Ditjen Pajak akan lebih selektif dalam menentukan wajib pajak untuk diperiksa, karena Ditjen Pajak harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Hanya wajib pajak yang betul-betul layaklah yang akan diperiksa.

Baca Juga: Terindikasi Manipulasi Pajak, SPT 2.700 Perusahaan Ditolak Otoritas

Lalu apakah ini SE ini dapat menjawab keluhan wajib pajak? Apakah SE ini mampu mengubah wajah pemeriksaan yang menyeramkan? Apa SE ini bisa signifikan memenangkan Ditjen Pajak di Pengadilan Pajak? Download selengkapnya aturan kebijakan pemeriksaan pajak di bawah ini:

Undang-Undang (UU):

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: Dianggap Kurang Bayar, Google Diperiksa Otoritas Pajak
  • PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  • PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
  • PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  • PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Direktur Jenderal:

Keputusan Direktur Jenderal:

Baca Juga: Penindakan Pengelakan Pajak Hasilkan Penerimaan Rp9 Triliun

Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal:


Topik : pemeriksaan pajak, kebijakan pemeriksaan, SE 15/2018
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 21 Oktober 2019 | 15:56 WIB
AUSTRALIA
Senin, 07 Oktober 2019 | 13:15 WIB
ANALISIS PAJAK
Jum'at, 27 September 2019 | 13:30 WIB
AUSTRALIA
Kamis, 12 September 2019 | 14:04 WIB
ANALISIS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG
Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021
Sabtu, 26 September 2020 | 15:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 26 September 2020 | 14:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK