Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Tingkat Kelahiran, Biaya Merawat Anak Bisa Jadi Pengurang Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Dorong Tingkat Kelahiran, Biaya Merawat Anak Bisa Jadi Pengurang Pajak

Ilustrasi. Layar menampilkan Presiden China Xi Jinping pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China di Stadion Nasional di Beijing, China, Senin (28/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/WSJ/djo

BEIJING, DDTCNews – Pemerintah China berencana memberikan pengurangan pajak atau tax deduction atas biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk merawat anak berusia 3 tahun ke bawah.

Rencana keringanan pajak ini merupakan bagian dari kebijakan child-bearing policy pemerintah dalam merespons atas merosotnya tingkat kelahiran di negara tersebut.

"Biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk merawat anak-anak berusia di bawah 3 tahun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak," tulis Pemerintah China dalam dokumen kebijakannya seperti dilansir zawya.com, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Pada 2020, tingkat kelahiran (fertility rate) di China hanya mencapai 1,3 anak per perempuan. Tingkat kelahiran yang hanya mencapai 1,3 anak per perempuan tersebut setara dengan tingkat kelahiran di negara-negara yang populasinya menua seperti Jepang dan Italia.

Jika tingkat kelahiran tersebut tidak ditingkatkan ke 2,1 anak per perempuan atau lebih, pemerintah memperkirakan penuaan populasi dan penurunan tingkat kelahiran bakal berdampak dampak terhadap perekonomian.

Sejak 2016, China sesungguhnya telah mencabut kebijakan one-child policy dan menggantikannnya dengan two-child policy. Meski demikian, two-child policy masih belum mampu meningkatkan angka kelahiran.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Pemerintah pun memutuskan untuk menerapkan kebijakan three-child policy yang mendorong setiap pasangan suami-istri untuk memiliki 3 anak. Pada saat bersamaan, pemerintah juga akan mengatur dan menerapkan standarisasi atas assisted reproductive technology. (rig)

Topik : china, kebijakan pajak, pengurang pajak, biaya anak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

Sabtu, 25 September 2021 | 15:17 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Tren Reformasi Pajak Di Tengah Pemulihan Ekonomi, Ini 5 Sasarannya