Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Konsumsi, Ambang Batas PTKP Dinaikkan Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Konsumsi, Ambang Batas PTKP Dinaikkan Tahun Depan

Ilustrasi.

WARSAWA, DDTCNews – Pemerintah Polandia menggulirkan relaksasi aturan pajak baru dengan meningkatkan ambang batas (threshold) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi.

Wakil Menteri Keuangan Jan Sarnowski mengatakan relaksasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsumsi dan realisasi investasi. Untuk itu, ambang batas PTKP wajib pajak orang pribadi dinaikkan pada tahun ini dan mulai berlaku efektif pada tahun fiskal 2022.

"Warga Polandia yang berpenghasilan terendah dan 2/3 dari total pensiunan tidak perlu membayar pajak penghasilan," katanya dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

PTKP Polandia yang berlaku saat ini bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dan pengusaha senilai 8.000 zloty Polandia per tahun atau setara dengan Rp31,2 juta. Nanti, ambang batas baru dinaikkan menjadi 30.000 zloty Polandia atau setara dengan Rp177,3 juta.

Ambang batas bagi kelompok pendapatan yang terkena tarif PPh sebesar 17% juga ikut diubah. Tarif PPh akan dikenakan pada pendapatan per tahun lebih dari 120.000 zloty Polandia dari sebelumnya sejumlah 85.528 zloty Polandia.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan tarif PPh sebesar 32% jika pendapatan tahunan lebih dari 120.000 zloty Polandia. Beban pajak tersebut baru berlaku untuk setiap tambahan penghasilan yang sudah melebihi 10.000 zloty Polandia per bulan.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

"Polandia menawarkan tunjangan pajak bagi kelas menengah yang pendapatan per tahunnya berkisar dari 70.000 zloty hingga 130.000 zloty," ujar Sarnowski.

Sementara itu, Menteri Keuangan Tadeusz Kogcitiski menuturkan pemerintah juga akan memberikan diskon pajak kepada perusahaan yang bersedia melakukan relokasi kegiatan usaha ke Polandia, khususnya pada sektor ekonomi digital dan padat kegiatan inovasi.

"Ini sebagian dari paket pemulihan ekonomi dengan mengusulkan banyak solusi yang proinvestasi, termasuk dalam sistem perpajakan. Kami menawarkan diskon bagi perusahaan yang berinvestasi pada produk berteknologi tinggi," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : polandia, penghasilan tidak kena pajak, relaksasi pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya