Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Undang Anda untuk Berkontribusi dalam Jurnal Elektronik Perpajakan

4
4

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengundang seluruh pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan jurnal kajian ilmiah perpajakan Indonesia, Scientax. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (21/10/2019).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan misi awal dari pembuatan Scientax mengacu kepada aspek kepatuhan dan penerimaan pajak. Edisi pertama telah rilis dengan topik penegakan hukum dan kepatuhan.

“Pada Volume I No. 1 ini kami angkat isu law enforcement dan kepatuhan. [Topik] pada edisi selanjutnya akan berbeda,” ujarnya.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

Pria yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Scientax tersebut mengatakan topik pada penelitian dan kajian pada edisi selanjutnya berkaitan dengan dua aspek. Pertama, kebijakan pajak. Kedua, sistem administrasi dalam mendukung kepatuhan pajak.

Untuk itu, sambungnya, DJP mengundang akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah bidang ilmu perpajakan untuk berpartisipasi dalam edisi lanjutan Scientax. Kontibusi bukan hanya dalam bentuk penelitian, melainkan juga penelaahan atas hasil kajian yang dikirimkan.

Artikel yang diterbitkan dalam Scientax telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh dewan redaksi, mitra bestari dan anggota staf editorial. Scientax dapat diakses melalui laman web https://ejurnal.pajak.go.id. Jurnal ilmiah ini terbit dua kali dalam setahun yakni pada Oktober dan April dalam bentuk elektronik.

Baca Juga: Kunjungan Mahasiswa Untar ke Menara DDTC

Adapun reviewer dalam Scientax terdiri atas beberapa pakar, seperti Darussalam, Gunadi, Haula Rosdiana, Ahmad Komara, Arifin Rosid, Budi Susila, Gatot Soepriyanto, Gusti Ayu Indah Ratnasari, Lasmin, Niken Evi Suryani, Christine Tjen, dan Sriadi Setyanto.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, masih ada pekerjaan rumah dari sisi fiskal yang harus dikerjakan untuk mendukung program prioritas lima tahun mendatang.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sambangi Menara DDTC, Mahasiswa Untar Belajar Hukum Pajak
  • Komparasi dengan Negara Lain

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ruang lingkup Scientax cukup luas. Ruang lingkup tersebut antara lain berkaitan dengan administrasi dan kebijakan perpajakan Indonesia, serta komparasinya dengan berbagai negara lain.

“Yang meliputi pelayanan, edukasi, pengawasan/penegakan hukum, peraturan, sistem informasi dan lainya. Kajian juga bisa mengangkat isu-isu perpajakan kontemporer saat ini,” katanya.

  • Penerimaan Pajak

Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke depannya tugas Kementerian Keuangan masih harus berkutat dalam agenda untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok.

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pada saat yang bersamaan, otoritas fiskal perlu mengoptimalkan belanja negara agar masyarakat mendapatkan manfaat maksimal.

  • Prioritas Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya lima program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun mendatang. Kelima prioritas ini disebutkan saat Jokowi menyampaikan pidato sesuai dilantik.

Kelima aspek yang menjadi prioritas itu adalah pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Kelima, transformasi ekonomi.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

“Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

  • Implementasi KSWP Diperluas

Pemerintah akan meminta bukti kepatuhan pajak bagi Anda yang ingin meminta layanan publik tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18/2019.

“Untuk mewujudkan aksi pencegahan korupsi … , perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak (KSWP),” demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam beleid tersebut. (kaw)

Baca Juga: DDTC & Universitas Jambi Teken Kerja Sama Pendidikan

“Pada Volume I No. 1 ini kami angkat isu law enforcement dan kepatuhan. [Topik] pada edisi selanjutnya akan berbeda,” ujarnya.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

Pria yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Scientax tersebut mengatakan topik pada penelitian dan kajian pada edisi selanjutnya berkaitan dengan dua aspek. Pertama, kebijakan pajak. Kedua, sistem administrasi dalam mendukung kepatuhan pajak.

Untuk itu, sambungnya, DJP mengundang akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah bidang ilmu perpajakan untuk berpartisipasi dalam edisi lanjutan Scientax. Kontibusi bukan hanya dalam bentuk penelitian, melainkan juga penelaahan atas hasil kajian yang dikirimkan.

Artikel yang diterbitkan dalam Scientax telah melalui proses review, evaluasi dan penyuntingan oleh dewan redaksi, mitra bestari dan anggota staf editorial. Scientax dapat diakses melalui laman web https://ejurnal.pajak.go.id. Jurnal ilmiah ini terbit dua kali dalam setahun yakni pada Oktober dan April dalam bentuk elektronik.

Baca Juga: Kunjungan Mahasiswa Untar ke Menara DDTC

Adapun reviewer dalam Scientax terdiri atas beberapa pakar, seperti Darussalam, Gunadi, Haula Rosdiana, Ahmad Komara, Arifin Rosid, Budi Susila, Gatot Soepriyanto, Gusti Ayu Indah Ratnasari, Lasmin, Niken Evi Suryani, Christine Tjen, dan Sriadi Setyanto.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, masih ada pekerjaan rumah dari sisi fiskal yang harus dikerjakan untuk mendukung program prioritas lima tahun mendatang.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sambangi Menara DDTC, Mahasiswa Untar Belajar Hukum Pajak
  • Komparasi dengan Negara Lain

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ruang lingkup Scientax cukup luas. Ruang lingkup tersebut antara lain berkaitan dengan administrasi dan kebijakan perpajakan Indonesia, serta komparasinya dengan berbagai negara lain.

“Yang meliputi pelayanan, edukasi, pengawasan/penegakan hukum, peraturan, sistem informasi dan lainya. Kajian juga bisa mengangkat isu-isu perpajakan kontemporer saat ini,” katanya.

  • Penerimaan Pajak

Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke depannya tugas Kementerian Keuangan masih harus berkutat dalam agenda untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok.

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pada saat yang bersamaan, otoritas fiskal perlu mengoptimalkan belanja negara agar masyarakat mendapatkan manfaat maksimal.

  • Prioritas Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya lima program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun mendatang. Kelima prioritas ini disebutkan saat Jokowi menyampaikan pidato sesuai dilantik.

Kelima aspek yang menjadi prioritas itu adalah pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Kelima, transformasi ekonomi.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan Berlangsung, Tax Ratio Masih Fluktuatif

“Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

  • Implementasi KSWP Diperluas

Pemerintah akan meminta bukti kepatuhan pajak bagi Anda yang ingin meminta layanan publik tertentu di Kementerian Ketenagakerjaan. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18/2019.

“Untuk mewujudkan aksi pencegahan korupsi … , perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak (KSWP),” demikian bunyi penggalan pertimbangan dalam beleid tersebut. (kaw)

Baca Juga: DDTC & Universitas Jambi Teken Kerja Sama Pendidikan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, edukasi pajak, jurnal, DJP, Scientax
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Minggu, 17 November 2019 | 15:34 WIB
LOWONGAN KERJA CPNS
Minggu, 17 November 2019 | 15:13 WIB
STATISTIK EKONOMI
Minggu, 17 November 2019 | 15:06 WIB
STATISTIK EKONOMI
Sabtu, 16 November 2019 | 16:46 WIB
KINERJA APBN 2019
Sabtu, 16 November 2019 | 16:38 WIB
DITJEN BEA DAN CUKAI
Jum'at, 15 November 2019 | 11:43 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 15 November 2019 | 11:33 WIB
SELEKSI DIREKSI BUMN
Jum'at, 15 November 2019 | 10:24 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Jum'at, 15 November 2019 | 09:53 WIB
PMK 155/2019
Jum'at, 15 November 2019 | 09:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI