Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Minta OJK Lunasi Utang Pajak Rp901 Miliar

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (9/10/2018), kabar datang dari Ditjen Pajak yang mewajibkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melunasi utang pajak Rp901,1 miliar. Utang itu wajib dilunasi, meskipun akan ada perubahan kebijakan terhadap OJK pada masa mendatang.

Kabar lainnya datang dari Kementerian Keuangan yang menilai Indonesia tidak perlu mengambil pinjaman dari International Monetary Fund (IMF). Pinjaman yang diberikan IMF hanya untuk negara yang mengalami krisis neraca pembayaran.

Penegasan Menkeu terkait tidak perlunya pengambilan utang ini senada dengan pernyataan dari Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Menurutnya, berbagai bencana di Indonesia tidak bisa langsung menjadi alasan untuk meminjam dana kepada IMF.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

Berikut ringkasannya:

  • Utang Pajak OJK Harus Dilunasi:

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan OJK mengumpulkan dana pungutan industri keuangan sekitar Rp4,5 triliun per tahun. Dia berharap kewajiban yang sudah ditetapkan agar diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terakumulasi semakin besar dengan berjalannya waktu. Penegasan ini sekaligus merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan OJK 2017 yang sudah diaudit.

  • OJK Janji Lunasi Utang Pajak:

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan OJK akan membayar utang pajak, tapi menunggu hasil kajian OJK dan pemerintah mengenai ketentuan akuntansi pemanfaatan pungutan sebagai objek pajak. Tunggakan pajak OJK itu memang berasal dari pajak atas hasil pungutan industri keuangan.

Baca Juga: Pengusaha Tambang Minta Pengenaan Pajak Karbon Ditunda
  • RI Tak Perlu Pinjam Dana ke IMF:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah tengah melakukan sejumlah penyesuaian untuk merespons perubahan ekonomi global. Namun, hal ini tidak dapat diartikan negara mengalami krisis.

Indonesia berhadapan dengan lingkungan global dengan tren suku bunga yang meningkat dan kenaikan yield surat utang 10 tahun AS akan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah penyesuaian, seperti strategi pembangunan supaya lebih stabil dan fleksibel dari sisi nilai tukar.

  • Bencana Alam Tidak Jadi Alasan untuk Utang ke IMF:

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menuturkan perekonomian Indonesia telah dikelola dengan baik oleh pemerintah walaupun Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana alam.

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

Kondisi ketidakpastian global dan bencana yang melanda bukan menjadi alasan untuk berutang kepada IMF. Pinjaman dari IMF bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya.

  • MA Tolak Kasasi KPP Madya Tangerang:

Mahkamah Agung menolak kasasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo. Melalui Kasasi, KPP terkait ingin seluruh tagihan pajak dilunasi tanpa harus menunggu budel pailit terjual. Ketua Majelis Kasasi Syamsul Ma’arif menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Menurutnya, tindakan kurator tidak salah untuk melakukan pembayaran utang pajak Wirajaya hingga budel pailit laku seluruhnya.

Baca Juga: Kenya Siapkan Pengenaan Pajak Digital

Penegasan Menkeu terkait tidak perlunya pengambilan utang ini senada dengan pernyataan dari Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Menurutnya, berbagai bencana di Indonesia tidak bisa langsung menjadi alasan untuk meminjam dana kepada IMF.

Baca Juga: Fraksi Golkar Berakrobat, Kembalikan Lagi Anggotanya ke Komisi XI

Berikut ringkasannya:

  • Utang Pajak OJK Harus Dilunasi:

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan OJK mengumpulkan dana pungutan industri keuangan sekitar Rp4,5 triliun per tahun. Dia berharap kewajiban yang sudah ditetapkan agar diselesaikan terlebih dahulu agar tidak terakumulasi semakin besar dengan berjalannya waktu. Penegasan ini sekaligus merespons hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan OJK 2017 yang sudah diaudit.

  • OJK Janji Lunasi Utang Pajak:

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan OJK akan membayar utang pajak, tapi menunggu hasil kajian OJK dan pemerintah mengenai ketentuan akuntansi pemanfaatan pungutan sebagai objek pajak. Tunggakan pajak OJK itu memang berasal dari pajak atas hasil pungutan industri keuangan.

Baca Juga: Pengusaha Tambang Minta Pengenaan Pajak Karbon Ditunda
  • RI Tak Perlu Pinjam Dana ke IMF:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah tengah melakukan sejumlah penyesuaian untuk merespons perubahan ekonomi global. Namun, hal ini tidak dapat diartikan negara mengalami krisis.

Indonesia berhadapan dengan lingkungan global dengan tren suku bunga yang meningkat dan kenaikan yield surat utang 10 tahun AS akan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah penyesuaian, seperti strategi pembangunan supaya lebih stabil dan fleksibel dari sisi nilai tukar.

  • Bencana Alam Tidak Jadi Alasan untuk Utang ke IMF:

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menuturkan perekonomian Indonesia telah dikelola dengan baik oleh pemerintah walaupun Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana alam.

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

Kondisi ketidakpastian global dan bencana yang melanda bukan menjadi alasan untuk berutang kepada IMF. Pinjaman dari IMF bukan pilihan karena ekonomi Indonesia tidak membutuhkannya.

  • MA Tolak Kasasi KPP Madya Tangerang:

Mahkamah Agung menolak kasasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo. Melalui Kasasi, KPP terkait ingin seluruh tagihan pajak dilunasi tanpa harus menunggu budel pailit terjual. Ketua Majelis Kasasi Syamsul Ma’arif menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Menurutnya, tindakan kurator tidak salah untuk melakukan pembayaran utang pajak Wirajaya hingga budel pailit laku seluruhnya.

Baca Juga: Kenya Siapkan Pengenaan Pajak Digital
Topik : OJK, pajak, BPK, IMF, Sri Mulyani, berita pajak hari ini
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI