Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP: Kita Terus Awasi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Data

5
5

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berjanji akan memperluas basis pajak sebagai salah satu cara meningkatkan tax ratio pada tahun depan. Sejumlah pendekatan kebijakan sudah dan akan terus dilakukan oleh otoritas.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan perluasan basis pajak terutama ditujukan untuk segmen wajib pajak orang pribadi. Kebijakan menambah basis pajak salah satunya dilakukan lewat relaksasi kebijakan.

“Jumlah WP saat ini yang hendak ditingkatkan itu untuk WP OP dan sudah dilakukan dengan berbagai saluran. Misal untuk WP OP yang status usaha UMKM dilakukan perluasan dengan menurunkan PPh final jadi 0,5%,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Yon menjelaskan kebijakan relaksasi tersebut sudah memberikan dampak berupa peningkatan basis pajak rata-rata 30%. Namun, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan basis pajak secara signifikan.

Dia mengidentifikasi setidaknya terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh otoritas dalam menambah wajib pajak baru. Tantangan tersebut adalah terkait dengan derajat ketidakpatuhan wajib pajak.

Menurutnya, klasifikasi wajib pajak tidak patuh secara umum dibagi dua. Pertama, wajib pajak yang secara sengaja tidak patuh. Kedua, wajib pajak yang menjadi tidak patuh karena terbatasnya pengetahuan terkait aturan perpajakan.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

“Tantangan untuk WP menengah kita kedepankan pendidikan dan edukasi karena untuk pemeriksaan itu kan susah karena basis datanya banyak. Ini biasa terjadi untuk WP kecil dan menengah karena tidak terekspos dunia perpajakan dengan baik,” paparnya.

Untuk wajib pajak yang sengaja tidak patuh, Yon mengaku akan menggunakan pendekatan lain. Mulai banyaknya data yang dimiliki oleh DJP akan menjadi alat efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak tersebut.

“Kita terus awasi kepatuhan wajib pajak berdasarkan data-data. Kita dorong untuk yang belum patuh menjadi patuh,” paparnya.

Baca Juga: Geber Audit GST, Iras Raup Rp1,8 Triliun

Seperti diketahui, pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 memaparkan jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?

“Jumlah WP saat ini yang hendak ditingkatkan itu untuk WP OP dan sudah dilakukan dengan berbagai saluran. Misal untuk WP OP yang status usaha UMKM dilakukan perluasan dengan menurunkan PPh final jadi 0,5%,” katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Ajukan 6 Layanan Publik di Kemenaker, Kepatuhan Pajak Anda Dicek Dulu

Yon menjelaskan kebijakan relaksasi tersebut sudah memberikan dampak berupa peningkatan basis pajak rata-rata 30%. Namun, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan basis pajak secara signifikan.

Dia mengidentifikasi setidaknya terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh otoritas dalam menambah wajib pajak baru. Tantangan tersebut adalah terkait dengan derajat ketidakpatuhan wajib pajak.

Menurutnya, klasifikasi wajib pajak tidak patuh secara umum dibagi dua. Pertama, wajib pajak yang secara sengaja tidak patuh. Kedua, wajib pajak yang menjadi tidak patuh karena terbatasnya pengetahuan terkait aturan perpajakan.

Baca Juga: Pengadaan Core Tax System DJP Molor, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

“Tantangan untuk WP menengah kita kedepankan pendidikan dan edukasi karena untuk pemeriksaan itu kan susah karena basis datanya banyak. Ini biasa terjadi untuk WP kecil dan menengah karena tidak terekspos dunia perpajakan dengan baik,” paparnya.

Untuk wajib pajak yang sengaja tidak patuh, Yon mengaku akan menggunakan pendekatan lain. Mulai banyaknya data yang dimiliki oleh DJP akan menjadi alat efektif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak tersebut.

“Kita terus awasi kepatuhan wajib pajak berdasarkan data-data. Kita dorong untuk yang belum patuh menjadi patuh,” paparnya.

Baca Juga: Geber Audit GST, Iras Raup Rp1,8 Triliun

Seperti diketahui, pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020 memaparkan jumlah WP pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta.

Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. (kaw)

Baca Juga: Sekarang DJP Punya Jurnal Elektronik Perpajakan, Sudah Tahu?
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, DJP, pemeriksaan, wajib pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI