Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Kini Mulai Bina UMKM, Begini Pesan Menkeu

0
0

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama sejumlah pimpinan UMKM di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Selasa (30/4/2019). (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menggandeng Kementerian BUMN untuk membina sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini diharapkan mendorong UMKM masuk dalam sistem ekonomi formal.

Harapan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya terkait dengan kerja sama DJP dan 21 BUMN dalam pembinaan UMKM. Masuk ke sistem ekonomi formal berarti UMKM memberikan nilai tambah yang berlipat bagi ekonomi nasional.

"Di sini keinginan kita agar UMKM makin lama akan berubah menjadi pelaku ekonomi yang semakin formal dan memiliki kapasitas," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, DJP Gelar Sosialisasi Soal Bea Meterai

Dia menambahkan pentingnya sektor UMKM masuk ke sektor formal bukan hanya soal memperbaiki kualitas UMKM. Namun, akan ada efek berganda kepada perekonomian nasional.

Faktor ini yang menjadi agenda besar otoritas. Pasalnya, jumlah UMKM di Indonesia tergolong besar, tetapi tidak paralel dengan setoran ke kas negara dalam bentuk penerimaan pajak.

"UMKM yang jumlahnya banyak ini, kita masih dari sisi kontribusi pajak, hanya sekitar dibawah Rp6 triliun atau Rp5,7 triliun dari seluruh penerimaan pajak kita yang sudah mencapai lebih Rp1.500 triliun," paparnya.

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memaparkan pembinaan UMKM ini akan dilakukan kantor vertikal DJP di seluruh Indonesia. Pembinaan ini menjadi fasilitas khusus bagi UMKM setelah pemangkasan PPh Final dari 1% menjadi 0,5% pada tahun lalu.

"Dengan kerja sama ini program kemitraan dan bina lingkungan akan dilakukan oleh 32 Kanwil DJP yang terdiri dari 309 KPP Pratama dan 207 KP2KP," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

"Di sini keinginan kita agar UMKM makin lama akan berubah menjadi pelaku ekonomi yang semakin formal dan memiliki kapasitas," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, DJP Gelar Sosialisasi Soal Bea Meterai

Dia menambahkan pentingnya sektor UMKM masuk ke sektor formal bukan hanya soal memperbaiki kualitas UMKM. Namun, akan ada efek berganda kepada perekonomian nasional.

Faktor ini yang menjadi agenda besar otoritas. Pasalnya, jumlah UMKM di Indonesia tergolong besar, tetapi tidak paralel dengan setoran ke kas negara dalam bentuk penerimaan pajak.

"UMKM yang jumlahnya banyak ini, kita masih dari sisi kontribusi pajak, hanya sekitar dibawah Rp6 triliun atau Rp5,7 triliun dari seluruh penerimaan pajak kita yang sudah mencapai lebih Rp1.500 triliun," paparnya.

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memaparkan pembinaan UMKM ini akan dilakukan kantor vertikal DJP di seluruh Indonesia. Pembinaan ini menjadi fasilitas khusus bagi UMKM setelah pemangkasan PPh Final dari 1% menjadi 0,5% pada tahun lalu.

"Dengan kerja sama ini program kemitraan dan bina lingkungan akan dilakukan oleh 32 Kanwil DJP yang terdiri dari 309 KPP Pratama dan 207 KP2KP," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP
Topik : UMKM, pajak UMKM, DJP, Kementerian Keuangan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL