Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

DJP Bisa Suspend PKP yang Terbitkan Faktur Fiktif

1

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (18/9/2018), kabar datang dari Ditjen Pajak yang bisa secara langsung menetapkan status suspend dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap wajib pajak yang menerbitkan faktur fiktif. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak No.16/PJ/2018.

Kabar lainnya datang dari pemerintah yang telah menurunkan batasan nilai barang impor bebas pajak dan bea masuk. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2018, batasan kiriman barang bebas bea turun dari US$100 menjadi US$75 per orang per hari.

Selain itu, kabar juga datang dari pemerntah yang akan memanfaatkan rapat tahunan International Monetary Fund (IMF) dengan World Bank (WB) di Bali sekaligus menawarkan sejumlah peluang investasi.

Baca Juga: Rampungkan Kasus TP, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp5,6 Triliun

Berikut ringkasannya:

  • Status Suspend Bisa Dicabut:

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menjelaskan ketentuan baru itu juga memberikan kepastian bagi wajib pajak yang terkena suspend. Bagi wajib pajak yang telah melakukan klarifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan, status suspend bisa dicabut pemerintah. Dari hasil klarifikasi, jika kewajiban PKP sudah dilaksanakan, maka suspend akan segera dicabut.

  • Impor Tak Bisa Diakali Saat Aturan Ini Terbit:

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penurunan batasan ini untuk mengendalikan impor barang konsumsi oleh e-commerce. Menurutnya, dalam satu tahun belakangan impor e-commerce mencapai US$448,4 juta dengan tren pertumbuhan 7,54% per bulan. Dia menyatakan tidak ada lagi pihak yang akan mengakali impor setelah terbitnya aturan ini.

Baca Juga: Perbaiki Ekonomi, Tarif PPh Diusulkan Turun
  • Pertemuan IMF-WB Jadi Kesempatan RI Tawarkan Investasi:

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluang investasi yang akan ditawarkan nantinya akan tertuang dalam buku Kementerian BUMN pada Oktober mendatang. Pemerintah menarget bisa menjaring investasi US$42,2 miliar dari 79 proyek senilai US$86,1 miliar dari pertemuan kali ini.

  • Ekspor Batubara Berperan dalam Defisit Neraca Dagang:

Neraca dagang Indonesia pada Agustus 2018 kembali defisit sebesar USD1,02 miliar. Pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak menjadi penyebab utama defisit neraca dagang. Hingga akhir tahun impor migas diperkirakan masih menjadi bandul pemberat neraca dagang RI. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor batubara berandil besar dalam mengerek defisit neraca dagang.

Baca Juga: Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur

Selain itu, kabar juga datang dari pemerntah yang akan memanfaatkan rapat tahunan International Monetary Fund (IMF) dengan World Bank (WB) di Bali sekaligus menawarkan sejumlah peluang investasi.

Baca Juga: Rampungkan Kasus TP, Perusahaan Tambang Ini Bayar Rp5,6 Triliun

Berikut ringkasannya:

  • Status Suspend Bisa Dicabut:

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Arif Yanuar menjelaskan ketentuan baru itu juga memberikan kepastian bagi wajib pajak yang terkena suspend. Bagi wajib pajak yang telah melakukan klarifikasi dan memenuhi sejumlah persyaratan, status suspend bisa dicabut pemerintah. Dari hasil klarifikasi, jika kewajiban PKP sudah dilaksanakan, maka suspend akan segera dicabut.

  • Impor Tak Bisa Diakali Saat Aturan Ini Terbit:

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penurunan batasan ini untuk mengendalikan impor barang konsumsi oleh e-commerce. Menurutnya, dalam satu tahun belakangan impor e-commerce mencapai US$448,4 juta dengan tren pertumbuhan 7,54% per bulan. Dia menyatakan tidak ada lagi pihak yang akan mengakali impor setelah terbitnya aturan ini.

Baca Juga: Perbaiki Ekonomi, Tarif PPh Diusulkan Turun
  • Pertemuan IMF-WB Jadi Kesempatan RI Tawarkan Investasi:

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluang investasi yang akan ditawarkan nantinya akan tertuang dalam buku Kementerian BUMN pada Oktober mendatang. Pemerintah menarget bisa menjaring investasi US$42,2 miliar dari 79 proyek senilai US$86,1 miliar dari pertemuan kali ini.

  • Ekspor Batubara Berperan dalam Defisit Neraca Dagang:

Neraca dagang Indonesia pada Agustus 2018 kembali defisit sebesar USD1,02 miliar. Pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak menjadi penyebab utama defisit neraca dagang. Hingga akhir tahun impor migas diperkirakan masih menjadi bandul pemberat neraca dagang RI. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor batubara berandil besar dalam mengerek defisit neraca dagang.

Baca Juga: Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengusaha kena pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP
Kamis, 28 September 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
TAX AMNESTY
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:22 WIB
PEMBANGUNAN NASIONAL
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PAJAK DIGITAL
1