KEBIJAKAN PAJAK

Dividen Luar Negeri Juga Dikecualikan dari PPh, Begini Prosedurnya

Muhamad Wildan | Senin, 22 April 2024 | 16:45 WIB
Dividen Luar Negeri Juga Dikecualikan dari PPh, Begini Prosedurnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Tak hanya dividen dari dalam negeri, dividen yang berasal dari luar negeri juga bisa dikecualikan dari objek pajak.

Dividen dari luar negeri yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi dikecualikan dari objek PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

"Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 17 ayat (2) PMK 18/2021, dikutip Senin (22/4/2024).

Baca Juga:
Pembeli Barang Sangat Mewah Bisa Kena PPh Pasal 22, Begini Aturannya

Dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, dividen yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar dividen yang diinvestasikan di Indonesia.

Untuk dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dividen dikecualikan dari objek PPh bila diinvestasikan di Indonesia paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak.

Bila dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek yang diinvestasikan di Indonesia tidak sampai 30% dari jumlah laba setelah pajak, hanya dividen yang diinvestasikan yang dikecualikan dari pengenaan PPh.

Baca Juga:
Untuk Keperluan Pemeriksaan, Pemeriksa Berwenang Pinjam Dokumen WP

"Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh," bunyi Pasal 22 ayat (2) PMK 18/2021.

Agar dividen dikecualikan dari objek PPh, dividen perlu diinvestasikan dalam instrumen-instrumen investasi keuangan ataupun nonkeuangan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 35 PMK 18/2021.

Investasi harus dilakukan setidaknya selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima. Bagi wajib pajak badan, dividen perlu diinvestasikan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk tahun pajak diperolehnya dividen.

Baca Juga:
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Dividen dari luar negeri yang dikecualikan dari objek PPh harus dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Tak hanya itu, realisasi investasi dividen juga harus dilaporkan oleh wajib pajak secara elektronik ke DJP menggunakan aplikasi e-Reporting Investasi yang tersedia di DJP Online.

Laporan realisasi investasi harus disampaikan lewat e-Reporting Investasi secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diperolehnya dividen. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 03 Mei 2024 | 19:49 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Masih Bisa Sampaikan Laporan Keuangan secara Manual Jika Ini

Jumat, 03 Mei 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Harga Minyak Mentah RI Naik, Imbas Ketegangan di Timur Tengah

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:35 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Begini Aturan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Update 2024, Apa Itu Barang Kiriman?

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bikin NPWP Belasan Tahun Lalu dan Kini Non-Aktif, Bisa Digunakan Lagi?

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:35 WIB KEBIJAKAN MONETER

Suku Bunga Acuan BI Naik Jadi 6,25%, Dampak ke APBN Diwaspadai

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Penyediaan Tenaga Kerja Kena PPN, Pakai Nilai Lain atau Penggantian?