Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

A+
A-
15
A+
A-
15
Dirjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Tafsir dan Penerapan P3B

Tampilan depan dokumen SE-52/PJ/2021.

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo menerbitkan surat edaran (SE) mengenai petunjuk umum interpretasi serta penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Surat edaran dirjen pajak bernomor SE-52/PJ/2021 tersebut diterbitkan karena masih adanya permintaan penegasan serta untuk mencegah timbulnya sengketa terkait dengan interpretasi dan penerapan P3B.

"Dipandang perlu untuk menyusun suatu petunjuk umum interpretasi dan penerapan ketentuan dalam P3B Indonesia yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman bagi pegawai DJP dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian pelayanan perpajakan kepada wajib pajak," bunyi bagian umum SE-52/PJ/2021, dikutip Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Dalam surat edaran, dirjen pajak menegaskan penjelasan pengaturan dan ketentuan pasal per pasal pada SE-52/PJ/2021 tidak dimaksudkan untuk selalu diterapkan atas suatu transaksi atau P3B tertentu.

Penerapan ketentuan P3B Indonesia harus mempertimbangkan negara mitra tempat subjek pajak dalam negeri berdomisili dan sumber penghasilan.

"Dengan demikian, petunjuk umum yang terdapat dalam surat edaran dirjen ini hanya dapat diterapkan untuk P3B Indonesia yang pengaturan atau ketentuannya secara substansi sama dengan pengaturan atau ketentuan yang dijadikan rujukan dalam surat edaran dirjen ini," tulis dirjen pajak pada surat edaran.

Baca Juga: Istana Serahkan Keputusan Pengenaan Pajak Baru Kepada Marcos

Untuk pengaturan atau ketentuan P3B yang secara substansi berbeda, penerapannya harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan P3B yang berbeda tersebut.

Secara umum, P3B Indonesia yang berlaku efektif umumnya mengacu pada 2 model, yakni OECD Model dan UN Model. Meski demikian, Indonesia dan negara mitra dapat bersepakat untuk membentuk pengaturan yang berbeda dengan pengaturan pada 2 model tersebut sesuai dengan perundingan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

SE-52/PJ/2021 telah ditetapkan oleh Suryo sejak sejak 21 Desember 2021. (sap)

Baca Juga: Tarik Investor, Negara Ini Bebaskan PPN Transaksi Kripto Hingga 2023

Topik : SE-52/PJ/2021, P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, kerja sama pajak, penghindaran pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian