Fokus
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

A+
A-
1
A+
A-
1
Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Lesunya kinerja perdagangan diperkirakan masih menekan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (16/7/2019).

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan kontraksi yang terjadi di sisi impor membuat performa setoran PPN tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya.

“Pada Juni, PPN masih mengalami tekanan, terutama karena impornya juga tertekan,” kata Yon.

Baca Juga: 6 Perusahaan Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE

Penerimaan PPN per Mei 2019 terkontraksi 4,41%. Performa ini dipengaruhi oleh setoran PPN dalam negeri yang tercatat minus 5,7% dan PPN impor minus 2,72%. Selama ini, pemerintah selalu beralasan faktor utama penyebab lesunya PPN adalah besarnya restitusi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realisasi kumulatif impor sepanjang Januari—Juni 2019 tercatat senilai US$82,2 miliar. Angka tersebut tercatat turun 7,63% atau senilai US$6,7 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, beberapa media nasional kembali menyoroti rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Otoritas fiskal menegaskan rencana pemangkasan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% sebagai bagian dari upaya untuk menarik investasi masuk ke Tanah Air.

Baca Juga: Sambil Kirim Email Blast ke Perusahaan, DJP Buka Ruang Penambahan KLU

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Risiko Shortfall

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan lesunya penerimaan PPN akan menjadi tantangan besar untuk mengamankan target tahun ini. Apalagi, penerimaan pajak pajak per Mei 2019 senilai Rp496,6 triliun atau hanya tumbuh 2,4%. Pertumbuhan ini jauh dari target 19%.

Dengan demikian, ada risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak. Dia mengaku risiko itu memang masih ada. Namun, dia tidak membeberkan secara rinci proyeksi shortfall penerimaan pajak tahun ini.

Baca Juga: Apa Itu Pemusatan Tempat PPN Terutang?

Pada akhir tahun lalu, DDTC Fiscal Research memperkirakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada di kisaran Rp1.450,0 triliun hingga Rp1.491,2 triliun. Dengan kata lain, realisasi penerimaan pajak hanya antara 91,9% hingga 94,5% dari target sebesar Rp.1.577,6 triliun.

  • Agustus 2019, Draf Revisi UU PPh Dibawa ke Presiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan arah kebijakan perpajakan Indonesia dalam lima tahun mendatang harus sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Presiden ingin ada investasi besar-besaran, terutama untuk sektor yang berorientasi ekspor.

Salah satu kebijakan yang akan ditempuh yakni pemangkasan tarif PPh badan. Otoritas fiskal, sambungnya, masih menyusun rancangan revisi Undang-Undang (UU) PPh. Dia menegaskan draf akan dikonsultasikan dengan masyarakat, termasuk pelaku usaha.

Baca Juga: Jika Data Berbeda, Dirjen Pajak Bisa Terbitkan Keputusan Pembetulan

“Ini diharapkan bisa disampaikan ke presiden pada bulan mendatang,” katanya.

  • Ekstensifikasi Digencarkan

Ditjen Pajak akan menggencarkan ekstensifikasi untuk di tengah peluncuran sejumlah insentif pajak dan rencana penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20%. Direktur Ekstensikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji menyebut data merupakan salah satu urat nadi bagi otoritas pajak.

“Oleh karena itu, aktivitas ekstensifikasi menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki basis data DJP. Intinya kami telah memiliki instrumen salah satunya automatic exchange of information . Nah dari situ kita lihat ternyata yang belum ber-NPWP masih banyak juga,” katanya.

Baca Juga: Tarif PPN Naik Jadi 15% Mulai Hari Ini, Masyarakat Respons Negatif
  • Core Tax System

Dirjen Pajak Robert Pakpahan optimistis core tax system bisa beroperasi penuh pada 2024 mendatang meskipun pengadaan tahap pertama sedikit tertunda. Dia mengatakan sedikit tertundanya pengadaan lebih dikarenakan pemerintah ingin lebih prudent.

“Tahun 2022 mudah-mudahan sudah ada modul yang dicoba,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: PPN Nihil? Pemungut Tetap Wajib Sampaikan Laporan Triwulanan ke DJP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN, impor, pemeriksaan pajak, ekstensifikasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 30 Juni 2020 | 08:45 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 30 Juni 2020 | 07:30 WIB
PER-12/PJ/2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 07:00 WIB
PER-12/PJ/2020
berita pilihan
Kamis, 02 Juli 2020 | 18:31 WIB
PPN LAYANAN DIGITAL
Kamis, 02 Juli 2020 | 18:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 02 Juli 2020 | 17:47 WIB
PENANGANAN COVID-19
Kamis, 02 Juli 2020 | 17:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:51 WIB
FILIPINA
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:32 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:01 WIB
TRANSFER PRICING
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (5)